Sewa Lapak Trotoar PKL Bambu Kuning Untuk Bancaan Sat Pol PP dan Satpam?
Juniardi
Bandar Lampung (SL)- Biaya sewa trotoar sekitar Jalan Pasar Bambu Kuning diduga ilegal dan jadi lahan pungli pengelola pasar, Sat Pol PP, dan Petugas keamanan. Saat dimintai tanggapan terkait pungutan sewa Rp700 hingga Rp1,5 juta perbulan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) pengelola pasar dan petugas keamanan saling lempar.
Komandan Pasar Bambu Kuning, Deswan mewakili Kasatpam Ruslan N mengatakan bahwa jika lokasi trotoar di Prapatan, dekat Kantor Satpol PP Pasar, pihak Satpam tidak pernah menarik arau menerima uang sewa. “Pas prapata depan Pos Sat Pol PP itu mas kita gak pernah menerima uang sewa lahan tersebut. Itu ranah Satpol PP mas,” katanya.
Tapi jika depan Pos hingga ujung jalan lainnya, pedagang menyetor kepada Satpam. “Kalo yang di jalan depan pos hingga ujung jalan ini iya mas mereka memberikan sejumlah uang untuk ijin berdagang nya. Dan itu pun Satpol PP juga meminta mas. Kalo gk di kasih ya mereka menertibkan para pedagang,” katanya.
Dan pernah pada sepekan sebelum lebaran, pada hari Minggu lalu, tenda tenda pedagang PKL musim puasa lebaran itu akan di lepas. “Makanya waktu Minggu lalu mereka ingin melepas tenda tenda pedagang. Saya bilang kenapa pedagang yang lain tidak di tertibkan,” katanya.
Karena, katanya kalo di sini ditertibkan semua harus di tertibkan.” Kalo disini ditertibakna, kok disana tidak, ada apa. Kenapa disini saja gak yang laen juga ditertibkan. Dana yang di berikan ke kami selaku Satpam ya saya bagi bagi untuk Satpam yang bertugas di sini ,dan sebagian ke satpol PP,” ujarnya
Sementara Dandi Satpol PP Bambu Kuning Hendro membantah adanya biaya sewa hingga Rp700 sampai Rp1 juta dari pedagang musiman yang di jalan trotoar itu. Karena mereka hanya penataan pedagang. “Kalo kami hanya di tugaskan untuk penataan aja mas. Perintah dari kantor dan hanya menjaga jalan protokol. Kalo untuk biaya sewa tersebut saya tidak tau mas. Mereka bayar sama siapa. Dan saya tidak berani memberikan keterangan takut salah,” katanya.
Dari pantauan sinarlampung.com, penaataan pasar Bambu Kuning terkesan semakin semrawut. Para pedagang musiman menggunakan trotoar hingga badan jalan, dan tampa adanya penertiban dari satuan pamong praja. Bahkan ironis kantor satpol PP pun sampai tertutup oleh beberapa pedagang. Hingga tidak terlihat adanya kantor satpol PP. (Afta Riski)
