Aceh Akan Minta Referendum, Ikut Langkah Timor Timur

Banda Aceh (SL)-Lama tak berbicara tajam dan keras. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, akhirnya mengeluarkan pendapat mengejutkan. Aceh akan minta referendum, Senin (27/5/2019) malam

“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” begitu tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel,,yel hidup Mualem.

Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

Menurut Mualem, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan instropeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa datang. Nah, berdasarkan pengalaman itulah menurut Mualem, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan.

“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ungkap Mualem yang kembali mendapat tepuk tangan dari kader PA dan mantan kombatan GAM yang hadir.

Mualem menilai, Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.

Hadir saat itu, Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional

Kata Mualem, beberapa tokoh dan pengamat luar negeri seperti Australia, Jepang, Malaysia dan negara eropa lainnya, Indonesia tidak bisa diselamatkan lagi. “Dari pada kita dijajah orang lain, lebih baik kita (Aceh) berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan, ini adalah satu usaha dan pemikiran bangsa Aceh saat ini. Mudah-mudahan dengan niat kita semua, lebih baik kita mengikuti Timor-Timur, Insya Allah,” tegas Mualem kembali yang disambut yel,,yel hidup Mualem dan “merdeka”.

Mualem juga menilai. “Kita tidak dapat bayangkan lagi, persoalan bangsa Indonesia, semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan, kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya,”tutup Mualem, mengakhiri sambutannya.

Usai acara buka puasa bersama nampak sejumlah petinggi GAM, mantan kombatan dan kader Partai Aceh, membicarakan kembali penyataan Mualem tersebut. Mayoritas mereka menyatakan mendukung. “Pane keumah lon ngon Indonesia, sabe-sabe tanyo dipeunget. Dipelueh ule, dimat iku (ndak mungkin lagi bersama Indonesia, selalu kita ditipu. Kalau pun dilepas kepala, ekor tetao di pegang),” ujar Ismal, yang mengaku salah seorang mantan kombatan GAM Wilayah Aceh Besar.

Dilangisr Waspadaaceh, di tengah gonjang ganjing persoalan Pilpres di Indonesia, membuat kondisi politik nasional tidak stabil dan terlihat seolah-olah merapuh. “Kalau kita belajar dari patahan sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, selalu ada efek ganda baik di tingkat pusat maupun daerah, apalagi khusus untuk Aceh. Referendum menjadi alternatif untuk mempertegas kewibawaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh,” kata Rafli Kande dalam rilisnya, Selasa (28/05/2019).

Anggota DPD RI yang terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI dari PKS ini menambahkan, bila merunut ke belakang hampir satu abad usia Indonesia merdeka, Aceh benar-benar telah mewakafkan cintanya lahir dan bantin untuk Indonesia.

“Bagi Aceh adalah martabat tertinggi pemerintah pusat adalah kemandirian daerah. Kondisi nasional yang kian mencekam ini, maka referendum jilid II lebih afdhol bagi Aceh sebagian jalan tengah untuk kebaikan Aceh dan Indonesia,” tegas Fafli Kande, yang mengawali karir politik sebagai seniman ini.

Hal Konstitusional Warga Negara

Anggota DPD RI lainnya, Fachrul Razi menegaskan, referendum adalah solusi damai hak konstitusional warga negara. “Mengapa saya berbicara referendum? Karena saya wakil Aceh di pusat. Jika rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,” tegas Fachrul Razi melalui pesan singkat Selasa dinihari (28/5/2019).

Senator atau anggota DPD RI asal Aceh yang juga Pimpinan Komite I DPD RI ini memberikan perhatian serius jika Aceh melakukan referendum secara resmi. “Mungkin jika pendapat ini saya sampaikan sebelum Pileg, 17 April 2019 lalu, bisa saja dituding mencuri start dan membuat pencitraan. Tapi Pileg sudah selesai dan rakyat Aceh masih memberi amanah kepada saya. Karena itu, sepatutnya saya menampung aspirasi tersebut,” tegas putra Aceh Utara ini. (red)