
Banten (SL)-Ratusan tenaga honorer dilingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Banten, mengelar aksi unjukrasa dengan cara mengepung ruangan kerja kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin. Para tenaga honorer itu menemui kepala BKD menuntut agar mereka dimasukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sugi salah seorang tenaga honorer mengatakan, mereka terpaksa datang ke kantor BKD menuntut agar dimasukan kedalam tenaga honorer melalui program P3K. “Kami ini sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, namun status kami kian tak jelas, sehingga kami menuntut kepada BKD untuk memasukan kami kedalam program P3K,”ujar Rukmana, kepada sinarlampung.com di kantor BKD Banten, Selasa(26/2/2019).
Hal senada diungkapkan Yuli, seorang tenaga honorer asal Kabupaten Pandeglang, yang mengaku upah honor yang diterimanya tidak mencukupi dan hanya habis dipakai untuk transportasi sehari hari. Karena honor yang diterimanya hanya sebesar Rp1.750 setiap bulan. “Upah yang saya terima setiap bulan hanya Rp1.750 ribu, habis hanya untuk biaya transportasi dan makan, itupun harus hemat hemat,” ungkap Yuyun sarjana pendidikan alumni salah satu perguruan tinggi negeri di Banten.
Hingga berita ini dibuat, audensi antara perwakilan honorer dengan sekertaris BKD Ganis Diponegoro, masih berlangsung diruang rapat. Sementara Komarudin, kepala BKD Banten enggan memberikan komentar terkait kedatangan para honorer tersebut. “Sementara ini saya belum bisa berkomentar, kita lihat dulu apa aspirasi dari mereka,” kata Komarudin. (ahmad suryadi )