
Kubu Raya (SL) – Wakil Ketua PJI. Persatuan Jurnalistik Indonesia(PJI) DPW Kalbar Rudi Halik Saat, menerima laporan dari sejumlah tokoh masyarakat Sei Bemban dan masyarakat Pelita Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Perwakilan PJI Kalbar di Kabupaten Kubu Raya mendapatkan laporan bahwa masyarakat mengeluhkan debu akibat proyek pekerjaan pembangunan jalanan poros yang diduga kurang profesional, dan tidak memikirkan keselamatan, kesehatan dan keselamatan warga penguna jalan dan masyarakat setempat.
Serta telah mengabaikan hak-hak yang telah di atur dalam sistem teknis pelaksaan kerja oleh PT. Karya Guikha Bersaudara KSO PT. Dua Pilar Inti yang ditunjuk oleh Dinas PUPR dan dinas bina marga kabupaten kubu raya.
Untuk itu lah warga masyarakat Pengguna Jalan dan warga setempat berharap agar segera mungkin mengadahkan penyiraman jalan tersebut. Supaya tidak lagi menimbulkan debu yang bisa mengakibatkan polisi udara yang mungkin akan menyebabkan penyakit bagi warga masyarakat Desa Punggur Kecil dan pengguna jalan yang akan melewati akses jalan tersebut atau wwargapenduduk yang berada di area lokasi pekerjaan tersebut, yang setiap hari harus menghirup debu akibat aktivitas kegiatan proyek pembangunan jalan.
“Dan ini akan mengancam keselamatan dan kesehatan warga masyarakat Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya” kata Rudi.
“Seharusnya sebelum pelaksanaan kegiatan proyek tersebut harus membuat rencana kerja yang baik dan berkualitas, memihak kepada keselamatan warga masyarakat, dalam tahapan pembagunan tersebut seharusnya memikirkan 3K (Keselamatan. , Kesehatan, Kenyamanan) warga masyarakat”, kata wakil ketua PJI DPW Kalbar.
Rudi Halik berharap agar instansi terkait atau dinas yang menangani kebijakan tersebut dapat segera mungkin langsung memerintahkan kepada PT. Karya Guikha Bersaudara KSO PT. Dua Pilar Inti Pelaksana atau kontraktor pekerjaan jalan poros tersebut untuk dapat segera mungkin memenuhi keinginan warga masyarakat Punggur Kecil dan sekitarnya.
“Kalau pun mungkin pihak-pihak yang di tunjuk oleh dinas tidak mau melaksanahkan tugas dan kewajibannya ada hak dinas atau instansi terkait untuk mengganti saja pelaksana pekerjaan yang tidak bertangung jawab tersebut. Demi kelancaran pembangunan yang kita laksanakan saat ini”, pinta Rudi.
Sementara berita ini di rilis pihak pelaksanaan kegiatan proyek maupun instansi terkait belum dapat dihubungi.(Tim PJI DPW Kalbar)