
Tanggamus, sinarlampung.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus mengintensifkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Dalam rangkaian penggeledahan beruntun selama dua hari, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menyasar tiga lokasi pemerintahan—mulai dari Kantor Pekon Suka Agung Barat, Kantor Kecamatan Bulok, hingga Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus—guna menyita dokumen realisasi, monitoring, serta persetujuan pencairan anggaran.
Penggeledahan terbaru dilakukan penyidik Pidsus Kejari Tanggamus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Tanggamus pada Kamis (19/11/2026). Dari lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan puluhan dokumen yang berkaitan dengan proses persetujuan Dinas PMD sebagai syarat pencairan anggaran oleh pihak pekon.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), di Kantor Pekon Suka Agung Barat dan Kantor Kecamatan Bulok. Dari dua kantor tersebut, penyidik mengamankan 89 dokumen yang mencakup dokumen realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan APBPekon selama dua tahun anggaran dari kantor pekon, serta dokumen monitoring pengawasan pelaksanaan anggaran dari pihak kecamatan.
Rangkaian penggeledahan di tiga instansi pemerintahan secara beruntun menunjukkan penyidik tidak hanya menelusuri pengelolaan anggaran di tingkat pekon, tetapi juga mendalami mata rantai verifikasi administrasi, mekanisme persetujuan pencairan dana, serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan maupun Dinas PMD.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanggamus, Ref Aristomy Siahaan, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Sunandar Pramono, menegaskan bahwa seluruh dokumen yang disita akan dianalisis secara menyeluruh untuk menguji kesesuaian setiap tahapan administrasi dan realisasi dengan ketentuan yang berlaku.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi di tingkat pekon. Kami juga mendalami proses persetujuan, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan APBPekon. Seluruh dokumen yang telah diamankan akan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ref Aristomy.
Dalam keterangan sebelumnya terkait penyitaan 89 dokumen di Kantor Pekon Suka Agung Barat dan Kantor Kecamatan Bulok, Ref Aristomy menyampaikan bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti.
“Seluruh dokumen yang berkaitan dengan realisasi dan pertanggungjawaban APBPekon Tahun Anggaran 2023 dan 2024 akan kami pelajari dan dalami secara menyeluruh. Penanganan perkara dilakukan secara profesional dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Penyisiran dokumen secara berlapis di tiga kantor pemerintahan tersebut turut memantik perhatian publik terhadap efektivitas fungsi pembinaan Dinas PMD dan monitoring pihak kecamatan dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan APBPekon sejak tahap verifikasi awal.
Saat ini, tim penyidik Kejari Tanggamus masih mendalami seluruh berkas yang telah diamankan dan terus melakukan pemeriksaan guna mengungkap secara terang dugaan penyimpangan anggaran di Pekon Suka Agung Barat berdasarkan kecukupan alat bukti. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tindakan penggeledahan dan penyitaan dokumen masih bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan resmi seluas-luasnya bagi Pemerintah Pekon Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Dinas PMD Kabupaten Tanggamus, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan.