
Bandarlampung, sinarlampung.co – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, sehingga pidana penjara selama 13 tahun yang dijatuhkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang tetap berlaku. Penolakan kasasi ini menandai penguatan putusan dalam perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 yang juga menjerat perkara penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sebelumnya, pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (22/7/2026), Dendi dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 13 tahun penjara setelah majelis hakim PT Tanjungkarang mengabulkan upaya banding pada Senin (31/8/2026).
Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim juga menetapkan denda sebesar Rp750 juta subsidair 180 hari penjara, serta kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp24.148.202.895. Setelah diperhitungkan dengan uang titipan yang telah disetorkan sebesar Rp3 miliar, sisa kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan mencapai Rp21.148.202.895. Apabila kewajiban tersebut tidak dilunasi, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa, dengan ketentuan pidana pengganti selama enam tahun penjara jika harta benda tidak mencukupi.
Vonis 13 tahun penjara di tingkat banding tercatat lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan pengadilan tingkat pertama. Pada persidangan di Tipikor PN Tanjungkarang, majelis hakim menyatakan Dendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menerima gratifikasi, dan melakukan TPPU, dengan pidana penjara 8 tahun, denda Rp750 juta, serta uang pengganti Rp21,6 miliar yang diperhitungkan dengan uang titipan Rp3 miliar.
Sementara itu, dalam surat tuntutannya, JPU sebelumnya menuntut pidana penjara selama 11 tahun, denda Rp750 juta, serta uang pengganti sekitar Rp31,99 miliar.
Usai putusan banding PT Tanjungkarang, penasihat hukum Dendi Ramadhona, Sopian Sitepu, sempat menyatakan pihaknya mengajukan kasasi ke MA dengan harapan memperoleh keringanan hukuman. Namun, dengan ditolaknya kasasi tersebut, putusan pidana badan maupun kewajiban finansial sesuai amar putusan banding tetap dipertahankan.
Perkara ini menjadi sorotan luas di daerah karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur air minum di Kabupaten Pesawaran serta pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan. (Red)