
JAMBI, sinarlampung.co – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol. Widodo, membenarkan bahwa mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Handoko, telah dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terkait perkara dugaan penipuan seleksi masuk Bintara Polri tahun 2026 di Polda Jambi yang menimbulkan kerugian hingga Rp28 miliar.
Selain penindakan etik dan pidana penipuan, kepolisian juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo menyampaikan pembenaran pemberhentian tersebut saat ditemui awak media pada Jumat (20/11/2026), meski rincian administratif pemberhentian disebut berada di tingkat Mabes Polri. “Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes (pemecatannya) untuk detailnya di sana,” ujar Widodo.
Kasus dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri ini mencuat setelah mantan ajudan Kombes Handoko berinisial Dafa—yang juga telah dipecat—ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangannya, Dafa menyebut dirinya sempat diminta mencari calon peserta seleksi masuk Polri dengan sandi “cari pasien” saat Handoko menjabat Karo SDM Polda Jambi.
Menurut Dafa, pada tahap awal dirinya memperoleh 27 orang yang diarahkan kepada Handoko; sebanyak 10 orang dinyatakan lulus, sementara yang gugur dialihkan kepada pihak lain. Setelah menerima uang dari para korban yang dijanjikan masuk kuota reguler namun tidak lulus, Dafa mengaku terdesak permintaan pengembalian dana sehingga berinisiatif menawarkan kuota khusus yang ternyata fiktif, hingga nilai kerugian terus bertambah menjadi Rp28 miliar.
Dalam pengakuannya, Dafa juga menyebut adanya aliran dana maupun peran sejumlah personel kepolisian lain—termasuk Ipda P (yang disebut menerima hingga Rp1,7 miliar dan telah dimutasi dari SDM ke TIK Polda Jambi), Brigadir R (yang disebut masih berdinas di SDM Polda Jambi), serta perwira berinisial F di Biddokkes Polda Jambi—dengan narasi yang digambarkannya sebagai jaringan terpisah terkait urusan seleksi kesehatan maupun akses data/server penerimaan. Dafa menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan meminta pengusutan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo menegaskan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada tindak pidana penipuan semata, melainkan juga masuk ke tahap penelusuran dugaan TPPU dengan pendekatan follow the money.
“Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti, berapa nanti uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban. Tetapi itu nanti harus melalui persidangan di pengadilan,” kata Widodo.
Widodo menambahkan, pendalaman TPPU tidak semata-mata bergantung pada pengakuan tersangka yang ada saat ini, melainkan dilakukan melalui penyelidikan lebih jauh untuk melacak ke mana saja aliran dana mengalir berdasarkan bukti yang sah. (Red)