
Jakarta, sinarlampung.co – Perusahaan teknologi Google mengungkap penutupan sebanyak 19.372 kanal YouTube yang teridentifikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) untuk menyebarkan konten yang mendukung pemerintah Indonesia. Penindakan masif tersebut berlangsung dalam rentang tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026.
Temuan itu dipublikasikan dalam laporan resmi Google bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis pada 30 Oktober 2026. Dalam laporannya, Google menjelaskan bahwa operasi pengaruh terkoordinasi merujuk pada aktivitas jaringan akun atau entitas yang bekerja sama secara terorganisasi untuk memengaruhi opini publik.
Berdasarkan rincian data dalam laporan tersebut, lonjakan penutupan kanal terjadi secara bertahap selama kuartal ketiga tahun 2026:
Juli 2026: Google menutup 6.888 kanal yang berkaitan dengan operasi pengaruh tersebut. Di bulan yang sama, Google turut menghentikan 17 kanal lain yang menyebarkan konten pendukung pemerintah Indonesia dalam berbagai bahasa—antara lain bahasa Indonesia, Inggris, Portugis, Rusia, dan Telugu.
Agustus 2026: Jumlah penindakan meningkat tajam hingga 10.134 kanal YouTube dihapus. Kanal-kanal ini menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus menyerang atau mengkritik pihak-pihak yang menyampaikan pandangan negatif terhadap pemerintah.
September 2026: Sebanyak 2.350 kanal kembali dihentikan oleh platform tersebut.
Meski menindak puluhan ribu akun, Google dalam laporannya tidak mengungkap identitas pengelola jaringan, sumber pendanaan, maupun bukti keterlibatan langsung pemerintah Indonesia di balik operasi tersebut. Google juga menegaskan bahwa penindakan ini menyasar perilaku terkoordinasi yang melanggar kebijakan platform, bukan berarti seluruh konten yang mendukung pemerintah dianggap melanggar aturan.
Besarnya skala penutupan kanal memicu perhatian kalangan masyarakat sipil mengenai aktor di balik orkestrasi narasi digital tersebut. Mengutip laporan BBC News Indonesia, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, menilai penutupan puluhan ribu kanal itu mengindikasikan adanya upaya terstruktur untuk mengarahkan opini publik.
“Ada upaya orkestrasi dari aktor-aktor pro pemerintah untuk memanipulasi narasi publik. Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga,” ujar Nenden.
Sementara itu, terkait temuan dalam laporan kuartalan Google tersebut, BBC News Indonesia mencatat telah berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, namun hingga laporan tersebut diterbitkan belum diperoleh tanggapan resmi. (Red)