
Pesawaran, sinarlampung.co – LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyoroti adanya dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin atau yang dikenal masyarakat sebagai tong-tongan mas di wilayah Desa Mulyo Sari, Dusun Taman Sari.
Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah warga masyarakat menyampaikan pengaduan dan memberikan informasi kepada LSM Penjara Indonesia terkait aktivitas pengolahan emas yang disebut-sebut masih terus berlangsung hingga saat ini.
Berdasarkan informasi dan pengaduan warga, pemilik atau pihak yang diduga mengelola aktivitas pengolahan emas tersebut disebut berinisial YI, yang menurut keterangan warga diduga merupakan oknum aparat. Namun, identitas, keterlibatan, serta legalitas usaha tersebut masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Warga juga menyampaikan dugaan bahwa proses pengolahan emas menggunakan bahan kimia berbahaya, di antaranya sianida dan karbon aktif, untuk memisahkan atau menangkap kandungan emas dari material tambang.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat dugaan bahwa limbah hasil pengolahan dibuang langsung ke aliran sungai. Apabila benar terjadi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat pula dugaan aktivitas jual beli atau penyaluran material hasil pengolahan emas kepada para pengetong lainnya. Informasi ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul material, rantai distribusi, serta legalitas kegiatan tersebut.
LSM Penjara Indonesia Minta Aparat Turun Tangan
LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait agar segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan perlu mencakup:
1. Legalitas dan perizinan kegiatan pengolahan emas.
2. Identitas serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.
3. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pengolahan.
4. Pemeriksaan sampel air sungai dan limbah melalui laboratorium yang berkompeten.
5. Dugaan pembuangan limbah langsung ke aliran sungai.
6. Dugaan transaksi dan distribusi material emas kepada pihak lain.
Mahmuddin selaku Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele apabila terdapat indikasi pencemaran lingkungan dan aktivitas usaha tanpa izin.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat aktivitas pengolahan emas yang diduga tidak memperhatikan keselamatan lingkungan. Kami meminta aparat penegak hukum dan DLH turun langsung melakukan pemeriksaan secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu,” tegas Mahmuddin. (Iskandar)