
Lampung Utara, sinarlampung.co – Dugaan pengondisian proyek dan permintaan setoran (fee) sebesar 20 persen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara terus menjadi sorotan publik.
Persoalan tersebut ramai diperbincangkan setelah mencuat melalui berbagai pemberitaan media massa dan platform media sosial. Sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan hingga mahasiswa juga telah menyuarakan kritik melalui aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ria Kori, SH, meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, legislatif maupun aparat penegak hukum (APH).
Menurut Ria Kori, setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara menggunakan uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali melakukan pinjaman kepada PT MSI sebesar Rp140 miliar untuk mendukung pembangunan, yang pembayarannya akan menjadi beban APBD selama lima tahun ke depan.
“Kita lihat persoalan ini sudah viral di berbagai media maupun media sosial. Bahkan, beberapa waktu lalu adik-adik mahasiswa juga telah melakukan aksi unjuk rasa. Menurut saya, persoalan ini harus segera disikapi secara serius oleh pihak eksekutif, legislatif maupun aparat penegak hukum agar tidak terus berlarut-larut. Mengingat kabupaten kita sedang berupaya melakukan perbaikan, tetapi selama dua tahun terakhir selalu muncul berbagai persoalan yang seakan tidak kunjung selesai,” ungkap Ria Kori kepada awak media, Selasa (18/11/2026).
Lebih lanjut, politisi PKS tersebut turut menyoroti dugaan pengondisian sejumlah paket pekerjaan pada kedua dinas yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan secara terbuka, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi, sementara pemenang proyek diduga telah ditentukan sebelum proses lelang dilaksanakan.
“Memang persoalan ini bukan lagi sekadar isu yang beredar. Buktinya, sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa sudah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyikapi persoalan tersebut. Karena itu, saya berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas. Bahkan, ada kabar yang beredar bahwa sejumlah pekerjaan di lapangan sudah dikerjakan ketika proses lelang maupun penunjukan langsung di bagian pengadaan barang dan jasa masih berlangsung. Kalau benar demikian, tentu ini merupakan persoalan serius,” tegasnya.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung Utara juga telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan pengondisian proyek dan fee sebesar 20 persen pada Dinas PERKIM dan SDABMBK. Mereka juga menyoroti 24 paket proyek yang gagal lelang pada tahun 2025, yang dinilai menjadi catatan penting di tengah diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Melalui materi aksi yang disebarluaskan, massa aksi menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara serius, objektif dan transparan guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Tuntutan utama mahasiswa diarahkan pada pengusutan dugaan pengondisian proyek serta permintaan fee 20 persen di kedua dinas tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terkait persoalan ini. Kasihan para kontraktor apabila benar harus menanggung beban akibat dugaan pengondisian dan permintaan fee oleh oknum-oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu,” seru salah seorang pengunjuk rasa.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Ria Kori, seluruh paket pekerjaan di Dinas PERKIM maupun SDABMBK disebut telah habis dilelang sejak masa kepemimpinan Kepala Dinas Kadasyah, yang saat ini menjabat sebagai Asisten II Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
“Saya sudah mempertanyakan hal ini kepada Plt. Kepala Dinas PERKIM, Dirga, maupun Kepala Dinas SDABMBK yang sebelumnya dijabat Kadasyah. Menurut keterangan yang saya terima, seluruh paket proyek sudah habis dan masing-masing pemilik atau pemenangnya sudah jelas,” ungkap Ria Kori.
Polemik tersebut kini menjadi perhatian masyarakat Lampung Utara. Publik berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka, sementara aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti setiap informasi dan dugaan yang berkembang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Edo/Zani)