
Bandarlampung, sinarlampung.co – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) dengan terdakwa mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Rabu (18/11/2026).
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nugraha Medica Prakasa tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. Di hadapan majelis hakim, Riawan membedah aspek legalitas kewenangan kepala daerah serta syarat pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Riawan menegaskan bahwa seseorang yang baru berstatus sebagai gubernur terpilih namun belum resmi dilantik, secara hukum tidak memiliki dasar kewenangan untuk memberikan arahan, saran, maupun perintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau syarat tidak terpenuhi, tidak boleh dilakukan tindakan karena akibatnya bisa melanggar hukum,” tegas Riawan saat memberikan keterangan ahli di ruang sidang.
Pembentukan BUMD dan Anak Usaha Wajib Berdasarkan Perda
Selain menyoroti batasan kewenangan gubernur terpilih, saksi ahli juga menguraikan ketentuan prosedural terkait pembentukan BUMD maupun anak perusahaannya. Menurut Riawan, pendirian BUMD mutlak harus didahului dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang sah.
“Jelasnya, tindakan yang dilakukan sudah seharusnya sesuai dengan Perda. Untuk mendirikan BUMD baru, harus dibentuk Perda baru. Jika tidak, itu tidak sah, terlebih lagi membentuk anak usaha,” ungkapnya.
Terkait mekanisme perubahan anggaran, Riawan menjelaskan bahwa aturan administrasi pemerintahan telah menetapkan prosedur baku yang tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan syarat hukum. Kendati demikian, ia mencatat adanya pengecualian dalam tindakan pemerintahan apabila kebijakan tersebut murni ditujukan untuk kepentingan publik dan bebas dari konflik kepentingan pribadi, seperti penyaluran subsidi kepada masyarakat.
“Memberikan subsidi kepada masyarakat itu pengecualian dan bisa dibenarkan karena tidak ada kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Agenda sidang kali ini dijadwalkan menghadirkan total lima orang saksi dari pihak JPU, yang terdiri atas tiga saksi ahli dan dua saksi faktual. Keterangan ahli Hukum Administrasi Negara tersebut menjadi bagian penting bagi penuntut umum untuk menguji keabsahan prosedur dan kewenangan dalam rangkaian kebijakan pengelolaan dana PI 10 persen WK OSES yang menjerat terdakwa Arinal Djunaidi. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi terdakwa Arinal Djunaidi beserta tim penasihat hukumnya demi keberimbangan pemberitaan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.