
Jakarta, sinarlampung.co – Pengusutan skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat perwira tinggi Polri memasuki babak baru. Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa para pelaku diduga menggunakan metode konvensional dengan mencetak hasil sadapan dan mengirimkannya melalui jasa kurir ke luar kota demi menghindari deteksi jejak digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Widjajanto pada Selasa (17/11/2026) saat membedah anatomi kasus yang kini tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Menurut analisisnya, data percakapan yang disedot dari server intelijen dipindahkan menggunakan perangkat flashdisk USB, dicetak menjadi dokumen fisik (print-out), lalu dikirimkan dari Jakarta menuju dua kota berbeda yang ia sebut sebagai Kota X dan Kota Y.
Andi menilai, upaya para pelaku menghindari ruang siber untuk memutus rekam jejak elektronik justru menciptakan jejak fisik yang jauh lebih mudah ditelusuri oleh otoritas intelijen dan penegak hukum.
“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) periode 2022–2023 tersebut.
Anatomi “Deep State” dan Penyalahgunaan Sistem LIMS
Skandal ini mencuat setelah Polri secara resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal dan ancaman makar ke tahap penyidikan pada 17 November 2026. Berdasarkan data resmi kepolisian, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni:
Mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta.
Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.
Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka tersebut, tiga orang telah menjalani penahanan di penempatan khusus (patsus) Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum dilakukan penahanan karena tengah menjalani masa pemulihan kesehatan.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal Bareskrim Polri, praktik penyadapan ilegal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Lawful Interception Management System (LIMS)—perangkat lunak penyadapan sah milik negara. File rekaman hasil penyadapan tersebut sempat diperintahkan untuk dihapus pada Oktober 2026, sebelum akhirnya kejanggalan itu dilaporkan oleh petugas internal pada 30 Oktober 2026.
Menanggapi konstruksi peristiwa tersebut, Andi Widjajanto—yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (2014–2015) serta peneliti senior di laboratorium kajian strategis Lab 45—memandang kasus ini sebagai indikasi nyata dari praktik deep state atau negara dalam negara. Rute pengiriman fisik menuju Kota X dan Kota Y kini menjadi sorotan utama publik guna menelusuri siapa pihak penerima akhir atau aktor intelektual yang berada di balik operasi ilegal tersebut. (Red)