
Pesawaran, sinarlampung.co – Proyek revitalisasi MIS Mathlaul Anwar Citangkil di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, senilai Rp699 juta menuai sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan kualitas pekerjaan dan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan petunjuk teknis (juknis).
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut memiliki nilai anggaran Rp699.163.000 yang bersumber dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden melalui APBN. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola sejak 5 September hingga 5 Desember 2026.
Sorotan muncul setelah warga menemukan sejumlah kondisi fisik bangunan yang dinilai perlu diperiksa. Di antaranya pemasangan atap yang terlihat bergelombang, dugaan penggunaan material bekas, hingga pemasangan keramik yang diduga dilakukan di atas lantai lama tanpa membongkar lapisan sebelumnya.
Selain kualitas pekerjaan, mekanisme swakelola juga menjadi pertanyaan. Informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat lima pekerja di lokasi, salah satunya bernama Sopyan yang disebut berasal dari Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
Warga juga mempertanyakan keterlibatan kepala sekolah dalam mengendalikan pekerjaan serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan pengawasan teknis.
Mahmuddin dari LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung mengatakan, program revitalisasi sekolah yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menimbulkan kekecewaan masyarakat. Anggaran sebesar Rp699 juta bukanlah angka yang kecil. Karena itu, setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi penggunaan anggaran, kualitas material, maupun hasil pekerjaan,” tegas Mahmuddin.
Ia juga mempertanyakan mekanisme swakelola yang tercantum dalam papan informasi proyek. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai susunan panitia revitalisasi, keterlibatan kepala sekolah, pengelolaan keuangan, hingga pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
LSM Penjara Indonesia meminta pihak sekolah, panitia revitalisasi, tenaga teknis, serta instansi pemerintah terkait memberikan klarifikasi atas berbagai temuan tersebut.
Mahmuddin juga mendesak agar kondisi fisik bangunan diperiksa, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi material, dan ketentuan pelaksanaan swakelola.
“Jangan hanya papan proyek yang mencantumkan kata swakelola, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar dapat dibuktikan. Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak, tetapi setiap dugaan dan temuan masyarakat harus dijawab secara terbuka. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, dan keselamatan serta kenyamanan peserta didik harus menjadi prioritas,” tutup Mahmuddin. (Red)