
Tanggamus, sinarlampung.co – Komitmen transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali diuji. Jajaran pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanggamus memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan resmi terkait progres pemulihan kerugian keuangan negara senilai total miliaran rupiah yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.
Sikap tertutup ini memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat, sebab keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk memastikan apakah temuan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga denda keterlambatan pada empat proyek infrastruktur telah benar-benar disetorkan kembali ke kas daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, BPK mengungkap adanya sejumlah permasalahan pada empat paket pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2025 dengan total realisasi anggaran mencapai Rp20,737 miliar.
Dari hasil audit tersebut, BPK merekomendasikan pemulihan keuangan yang wajib disetorkan ke kas daerah, meliputi kelebihan pembayaran pembangunan jalan sebesar Rp563 juta, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp498 juta, serta pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp290 juta—jika ditotal mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
Kendati demikian, saat dikonfirmasi mengenai sejauh mana progres pengembalian dana dan penagihan tersebut, Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, Jon Novri, bersama jajaran pejabat terkait memilih bungkam dan tidak memberikan respons apa pun saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Sikap tertutup Dinas PUPR Tanggamus ini menuai sorotan tajam dari Ketua DPD Gerakan Pemasyarakat Peduli Aset Negara (Gilas) Lampung, Habidin Mursalim. Ia menyayangkan ketertutupan para pejabat dalam merespons temuan auditor negara.
Menurut Habidin, transparansi sangat krusial agar publik mengetahui secara pasti apakah uang negara yang menjadi temuan BPK benar-benar telah dipulihkan.
“Dinas PUPR harus terbuka menjelaskan kepada publik. Jangan sampai diamnya pejabat memicu spekulasi adanya pembiaran terhadap kerugian keuangan daerah,” tegas Habidin, Selasa (17/11/2026).
Ia mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, para pejabat penyelenggara negara wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam LHP BPK.
“Jika rekomendasi tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, temuan tersebut berpotensi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pidana,” pungkasnya. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi Plt. Kadis PUPR Tanggamus Jon Novri serta pihak-pihak terkait lainnya demi keberimbangan informasi.