
KUPANG, sinarlampung.co – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede (YL), terus bergulir di ranah hukum. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM resmi melaporkan kepala daerah tersebut ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) atas dugaan pemerkosaan yang dialaminya di rumah dinas Bupati Kupang.
Laporan resmi tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada Kamis (12/11/2026), menyusul peristiwa dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam di rumah jabatan Bupati Kupang yang terletak di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dalam laporan kepolisian, rangkaian peristiwa ini bermula ketika korban RWM menerima tawaran pekerjaan dari seorang perempuan berinisial EK. Korban kemudian diajak untuk mendatangi rumah dinas Bupati Kupang pada Rabu (11/11/2026).
Sesampainya di lokasi kediaman resmi tersebut, EK diduga meninggalkan ruangan, sehingga korban hanya tinggal berdua dengan YL. Di sinilah korban mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual pada malam tersebut.
Usai kejadian, korban segera menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi. Dalam laporan itu pula, terungkap adanya penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang dimasukkan ke dalam tas korban, disertai dugaan ancaman dari EK agar korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun.
Sesampainya di rumah, korban yang menanggung trauma berat akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya kepada orang tuanya. Didampingi sang ibu serta petugas dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), RWM berani melangkah ke Polda NTT untuk membuat laporan resmi demi mencari keadilan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, bersama Direktur Reserse PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Nova Irone Surentu, membenarkan adanya laporan polisi tersebut.
Sebagai tindak lanjut, penyidik telah bergerak cepat dengan mendampingi korban untuk menjalani pemeriksaan medis berupa visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis. Aparat memastikan seluruh proses penyelidikan berjalan objektif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta melindungi privasi korban.
Selain menempuh jalur hukum di kepolisian, korban juga telah mengambil langkah pengamanan diri dengan mengajukan permohonan perlindungan resmi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Kamis (12/11/2026). Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengonfirmasi bahwa permohonan tersebut telah diterima lembaganya untuk menjamin keamanan fisik dan mental pelapor.
Respons Terlapor dan Sikap Partai Gerindra
Menanggapi laporan yang menjeratnya, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat kepolisian.
Sementara itu, DPP Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa partainya memantau ketat penanganan kasus ini. Pihaknya mendesak kepolisian mengusut tuntas perkara secara transparan dan menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan ragu menjatuhkan sanksi pemecatan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah secara hukum. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik serta undang-undang perlindungan saksi dan korban, redaksi menyamarkan identitas lengkap pelapor demi melindungi privasi korban kekerasan seksual, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.