
Bandarlampung, sinarlampung.co – Proyek peningkatan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek rehabilitasi jalan menggunakan konstruksi beton (rigid pavement) sepanjang kurang lebih lima kilometer dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp35,518 miliar ini dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Sorotan utama warga berpusat pada penanganan bahu jalan, sistem drainase, perubahan elevasi atau ketinggian badan jalan, hingga akses keluar-masuk rumah dan tempat usaha warga di sekitar lokasi proyek.
Besarnya anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung melalui skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) membuat masyarakat menuntut transparansi penuh mengenai ruang lingkup pekerjaan. Warga mempertanyakan apakah penataan bahu jalan dan drainase telah masuk dalam kontrak utama atau justru akan kembali dibebankan pada paket pengerjaan lanjutan.
Spesifikasi Kontrak dan Keluhan Warga di Media Sosial
Berdasarkan data kontrak, proyek bertajuk Peningkatan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa (Rigid) ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Bentang Kharisma Karya dengan konsultan pengawas CV Raja Artha. Kontrak tersebut ditandatangani pada 4 Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
Adapun ruang lingkup pekerjaan mencakup penanganan jalan sepanjang kurang lebih lima kilometer dengan lebar sekitar 7,30 meter. Struktur konstruksi dirancang berlapis, mulai dari agregat kelas B setebal 10 sentimeter, lean concrete 10 sentimeter, hingga beton rigid setebal 30 sentimeter.
Kendati pengerjaan badan jalan tengah berproses, gelombang protes justru mengalir deras dari masyarakat, termasuk melalui kolom komentar media sosial. Sejumlah warga menilai proyek miliaran rupiah tersebut terkesan hanya berorientasi pada pengecoran badan jalan semata tanpa mengindahkan infrastruktur pendukungnya.
“Perbaikan jalan? Meninggikan jalan!!!” tulis akun Candra Andi Wijaya, mengkritik fokus pengerjaan yang dinilai hanya menaikkan elevasi permukaan jalan.
Keluhan senada disampaikan Amin S yang menyoroti kondisi bahu jalan dan saluran air yang terbengkalai. “Beda kelas dengan kerja KDM. Kerja asal jadi, bahu jalan jadi sempit, bahkan banyak yang habis karena drainase tidak diurus,” cetusnya.
Warga lainnya, Keenan Al Jauzan, mendesak agar kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap pembenahan bahu jalan. Menurutnya, kerusakan atau penyempitan bahu jalan tidak terlepas dari proses pembukaan badan jalan yang dilakukan pihak penyedia jasa sejak awal.
Elevasi Jalan dan Ancaman Genangan Air
Selain persoalan bahu jalan, perubahan elevasi atau ketinggian permukaan badan jalan setelah pengecoran beton turut memicu keresahan. Warga mempertanyakan apakah aspek lingkungan sekitar telah diperhitungkan secara matang. Peninggian badan jalan dikhawatirkan menyulitkan akses kendaraan menuju rumah-rumah warga maupun ruko pertokoan, sekaligus memicu potensi genangan air atau banjir saat musim hujan apabila tidak diimbangi dengan pembenahan drainase yang memadai.
Masyarakat kini mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung untuk memberikan penjelasan terbuka dan transparan. Pemerintah diminta merinci apakah penanganan bahu jalan, pemadatan tanah, penyesuaian akses warga, dan pembenahan drainase sudah tercakup sepenuhnya di dalam kontrak senilai Rp35,5 miliar tersebut.
Apabila belum tercakup, pemerintah wajib memaparkan rencana penyelesaiannya—apakah akan dianggarkan kembali melalui APBD tahun berikutnya atau melalui paket pekerjaan baru—sekaligus memastikan agar pekerjaan lanjutan nantinya tidak berujung pada pembongkaran ulang bagian jalan yang telah selesai dicor.
Publik sepakat bahwa keberhasilan proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah tidak cukup diukur dari seberapa panjang badan jalan yang berhasil dicor beton. Pembangunan harus menjamin fungsi jalan secara utuh, aman, nyaman, serta berkelanjutan bagi seluruh pengguna jalan dan warga sekitar. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi Dinas PU Kota Bandar Lampung, PT Bentang Kharisma Karya, serta CV Raja Artha selaku konsultan pengawas demi keberimbangan pemberitaan.