
Bandarlampung, sinarlampung.co – Pelaksanaan proyek infrastruktur di bawah naungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung kembali menuai sorotan tajam. Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis senilai Rp2,264 miliar dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan mengabaikan standar teknis konstruksi.
Dugaan praktik “asal jadi” ini diungkapkan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung menyusul temuan sejumlah kejanggalan kasatmata di lapangan, mulai dari tahapan persiapan pondasi, pembiaran endapan lumpur, hingga potensi ketidaksesuaian dimensi saluran.
Ketua DPW PGK Lampung, Andri Trisko, S.H., M.H., menyayangkan lemahnya mutu pengerjaan pada proyek yang menyedot anggaran negara hingga miliaran rupiah tersebut. Ia menilai pengerjaan konstruksi irigasi terkesan hanya mengejar penyelesaian fisik tanpa memperhatikan kualitas dan daya tahan bangunan.
“Kami melihat ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini persoalan serius karena proyek tersebut menggunakan uang negara dengan nilai mencapai Rp2,26 miliar lebih. Jangan sampai anggaran sebesar itu dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas dan ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegas Andri, Senin (16/11/2026).
Pondasi Menggantung di Atas Lumpur
Sorotan utama PGK diarahkan pada buruknya metode persiapan dasar saluran. Andri mengungkapkan, di lapangan pihaknya mendapati indikasi kuat bahwa pasangan batu dipasang langsung di atas endapan lumpur dan tanah lunak yang belum dikeruk secara maksimal.
Selain itu, material dasar saluran juga diduga masih bercampur dengan bebatuan dan puing tanpa melalui proses pemadatan yang sesuai standar teknis konstruksi.
“Seharusnya sebelum pemasangan batu dilakukan, sedimen lumpur di dasar saluran dikeruk terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Jangan langsung memasang batu di atas endapan lumpur atau tanah yang belum dipersiapkan. Kalau kondisinya seperti yang kami lihat, pasangan batu justru terkesan menggantung di atas tanah,” ujarnya.
Menurut Andri, jika kondisi tersebut dibiarkan, kualitas bangunan dipastikan rapuh dan berisiko tinggi mengalami penurunan konstruksi, pergeseran pasangan batu, hingga jebolnya saluran irigasi dalam jangka pendek.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung, proyek rehabilitasi jaringan irigasi ini memiliki pagu anggaran Rp2,4 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2.399.995.000. Tender proyek dimenangkan oleh CV/PT Atha Razka Konstruksi dengan nilai penawaran terkoreksi menjadi Rp2.264.299.225,32.
Melihat besarnya anggaran yang dipertaruhkan, PGK mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta Dinas PSDA Provinsi Lampung untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh di lapangan. Pihaknya mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang terkesan dibiarkan berjalan sebagai formalitas belaka.
“Kalau pengawas benar-benar bekerja, harusnya setiap tahapan pekerjaan diperiksa. Mulai dari persiapan dasar saluran, pengerukan sedimen, pemadatan pondasi, hingga pemasangan batu. Jangan sampai pengawasan hanya formalitas di atas kertas,” tandas Andri.
Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ir. Febrizal Levi Sukmana, S.T., M.T., M.M., hingga berita ini ditayangkan belum berhasil dikonfirmasi terkait sorotan tajam atas dugaan buruknya kualitas proyek tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas juga masih terus dilakukan. (red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi Dinas PSDA Provinsi Lampung, konsultan pengawas, serta pihak PT Atha Razka Konstruksi demi keberimbangan pemberitaan.