
Jakarta, sinarlampung.co – Tata kelola proyek infrastruktur bersumber dari dana pinjaman di Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan tajam. Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Jakarta, Kamis (12/11/2026), menuntut pengusutan tuntas proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Talang Padang–Sumanda senilai Rp9,39 miliar.
Proyek yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tersebut dituding dikerjakan asal-asalan hingga dijuluki massa sebagai proyek berkualitas “ampas tahu”. Pasalnya, konstruksi jalan itu dilaporkan sudah mengalami keretakan struktural pelat beton (rigid pavement), amblasnya lapisan tanah dasar (subgrade), serta pengalihan gorong-gorong yang menyalahi spesifikasi teknis.
Ketua Umum FORMMASI, Sapriyansah alias Bung Sah, menyatakan bahwa pengusutan oleh lembaga antirasuah tidak boleh berhenti pada level pelaksana teknis, yakni kontraktor pelaksana (CV Kalingga Jaya Shima) dan konsultan pengawas (CV Denmass).
“KPK harus memanggil dan memeriksa Bupati Tanggamus serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Proyek gagal mutu ini didanai dari uang pinjaman PT SMI yang bernilai puluhan miliar rupiah. Sangat tidak adil jika uang utang daerah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru menguap pada proyek asal jadi akibat lemahnya pengendalian dan pengawasan,” tegas Bung Sah saat berorasi.
Dalam pernyataannya, FORMMASI menilai Dinas PUPR Tanggamus dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan pembiaran terhadap cacat mutu di lapangan. Mereka secara tegas menolak pembelaan pihak dinas yang kerap menyalahkan tonase kendaraan sebagai pemicu kerusakan jalan.
Menurut kesaksian warga setempat, tidak ada aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintas di ruas jalan tersebut pasca-pengecoran.
“Kerusakan ini merupakan bukti nyata gagalnya kontrol kualitas (quality control) dan manajemen lalu lintas. Ada indikasi perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dengan cara mengurangi volume dan mutu pekerjaan,” ujar Bung Sah.
Masuk Dumas KPK
Usai menyampaikan tuntutan di depan gedung KPK, perwakilan massa FORMMASI menyerahkan bundel berkas laporan beserta bukti dokumentasi temuan lapangan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Selain mendesak pemeriksaan terhadap Bupati dan Kadis PUPR Tanggamus, FORMMASI meminta KPK mengeluarkan rekomendasi sanksi daftar hitam (blacklist) bagi pihak rekanan maupun konsultan pengawas yang terlibat dalam proyek bermasalah tersebut. (Red)