
Lampungselatan, sinarlampung.co – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lampung Selatan mengamankan tiga orang dalam penggerebekan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Mall Pelayanan Publik (MPP) Lampung Selatan. Ironisnya, dua dari tiga orang yang diciduk merupakan oknum pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga orang yang diamankan masing-masing berinisial ES, ZK, dan WI. Tersangka ES dan ZK diketahui tercatat sebagai pegawai DPMPTSP Lampung Selatan, sementara WI bekerja sebagai karyawan tempat fotokopi di lingkungan MPP. Penggerebekan tersebut dilaporkan berlangsung di lokasi fasilitas pelayanan publik tersebut pada Rabu malam sekitar pukul 22.30 WIB.
Kasat Resnarkoba Polres Lampung Selatan, IPTU Rosali, S.H., M.H., membenarkan adanya penangkapan terhadap ketiga pelaku di lokasi tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ia membenarkan informasi penangkapan itu. “Ya benar om,” jawab Rosali singkat.
Meski demikian, Rosali mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut terkait detail penanganan perkara dilakukan langsung di kantornya melalui Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satresnarkoba, mengingat dirinya sedang dalam kondisi kurang sehat. “Ke kantor aja om, enggak apa-apa. Aman om, lanjut temuin KBO,” tulis Rosali.
Coreng Integritas Lembaga Pelayanan Publik
Penangkapan yang terjadi di dalam gedung MPP ini sontak menuai sorotan tajam dari publik. MPP yang dibangun sebagai pusat pelayanan terpadu untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai perizinan administratif justru tercoreng oleh dugaan penyalahgunaan barang haram di lingkungan kerjanya.
Kasus ini tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap tiga orang yang diamankan, tetapi juga menempatkan integritas institusi DPMPTSP Lampung Selatan dalam ujian besar. Publik kini menunggu transparansi penjelasan dari pihak kepolisian—mulai dari kronologi pengungkapan, barang bukti, hingga peran masing-masing tersangka—sekaligus menuntut sikap tegas instansi terkait agar fasilitas negara bersih dari penyalahgunaan narkotika dan tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. (Red)