
Bandarlampung, sinarlampung.co – Dosen Universitas Lampung (Unila) berinisial RF, yang dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi pascasarjana, akhirnya memberikan tanggapan resmi. Ia menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan serta siap bersikap kooperatif mengikuti prosedur pemeriksaan.
Dalam keterangannya, RF memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh mengenai materi perkara demi menjaga kelancaran proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. “Saya menghormati setiap proses hukum yang berjalan, dan saya siap bersikap kooperatif serta mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Karena perkara ini sedang dalam proses, saya memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan,” ujar RF, kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Selain itu, RF menyampaikan rasa hormat kepada pihak yang merasa dirugikan serta berharap hak-hak seluruh pihak tetap terlindungi selama proses penanganan perkara berjalan. Ia juga meminta media massa untuk terus mengedepankan prinsip keberimbangan pemberitaan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Mohon pemberitaan tetap berimbang dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Untuk selanjutnya, tanggapan resmi akan saya sampaikan melalui kuasa hukum saya,” tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah mahasiswi pascasarjana berinisial SA melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya ke Polda Lampung. Korban turut menggandeng lembaga bantuan hukum YLBHI-LBH Bandar Lampung untuk mendapatkan pendampingan sejak 10 November 2026.
Berdasarkan keterangan yang diungkapkan korban, peristiwa tersebut diduga terjadi pada 5 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 WIB di ruang kerja dosen. Saat itu, korban bersama seorang rekannya mendatangi terlapor untuk meminta tanda tangan pasca-mengikuti seminar hasil tesis.
Di dalam ruangan tersebut, korban mengaku mendapat perlakuan dan sentuhan fisik di luar batas kewajaran dari sang dosen yang juga menjabat sebagai Koordinator Program Studi (Korprodi) S2 Teknologi Pendidikan FKIP Unila.
Tim kuasa hukum korban mendesak Polda Lampung agar mengusut tuntas laporan tersebut secara profesional. Mereka juga menegaskan bahwa proses hukum pidana dan mekanisme penegakan etik administratif di lingkungan kampus harus berjalan beriringan.
Pemberhentian Sementara
Menanggapi kasus ini, pihak rektorat dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila bergerak cepat mengambil tindakan tegas. Dekan FKIP Unila, Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., atas rekomendasi Rektor Unila, resmi memberhentikan sementara RF dari seluruh aktivitas pengajaran, pembimbingan, dan pembahasan pada jenjang S1, S2, hingga S3.
FKIP Unila juga menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Korprodi S2 Teknologi Pendidikan guna memastikan layanan akademik mahasiswa tidak terganggu. Albet menegaskan bahwa kampusnya menerapkan kebijakan nol toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual di lingkungan institusi pendidikan.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, S.Si., M.Si., memastikan bahwa pihak universitas berkomitmen menangani laporan secara objektif dan transparan. Pihak rektorat juga mencatat bahwa korban sebelumnya telah mendapatkan pendampingan hingga berhasil menyelesaikan tesis serta mengikuti proses wisuda, di tengah pilihan korban untuk menempuh jalur hukum formal. (Red)