
Jakarta, sinarlampung.co – Mabes Polri memperketat pemeriksaan terhadap perwira tinggi aktif berinisial Brigjen TK yang diduga berperan sebagai eksekutor lapangan dalam pengawasan (surveillance) terkait kasus penyadapan ilegal. Kasus ini turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah petinggi Polri lainnya.
Fakta keterlibatan dan pemeriksaan terhadap Brigjen TK tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolri membeberkan luasnya spektrum sasaran penyadapan yang dijalankan sindikat tersebut.
Menurut Suyudi, target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden RI, melainkan juga meluas ke berbagai lingkar kekuasaan dan lembaga penegak hukum.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” ujar Suyudi di hadapan para legislator.
Ia merinci, sasaran penyadapan tersebut turut meluas hingga tingkat daerah dan penegak hukum, meliputi gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, hingga mahasiswa. Kendati demikian, Jenderal Suyudi menegaskan bahwa daftar nama tersebut murni merupakan materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
Peran Brigjen TK dan Status Perkara
Terkait sosok Brigjen TK, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir meluruskan spekulasi publik dengan memastikan bahwa perwira tinggi aktif tersebut bukanlah Tito Karnavian.
Berdasarkan paparan kepolisian, Brigjen TK diduga menjalankan perintah pengawasan lapangan dari Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanpa melalui prosedur permohonan penyidikan yang sah. Saat ini, Brigjen TK masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Propam Polri.
Kasus penyadapan ilegal ini sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yaitu:
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
Irjen Pol Eko Hadi Santoso
Irjen Pol Slamet Uliandi
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution
Salah satu tersangka, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026). Mabes Polri memastikan proses hukum dan penegakan etik terhadap seluruh pihak yang terlibat akan terus diusut secara transparan. (Red)