
Lampungselatan, sinarlampung.co – Dugaan praktik lancung dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa kembali mencuat di instansi pemerintah daerah. Berdasarkan data realisasi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, investigasi mendalam mengungkap dominasi luar biasa dari satu penyedia jasa tunggal, yakni CV Karya Mapan.
Perusahaan yang secara administratif tercatat memiliki izin usaha perdagangan alat tulis kantor (ATK) dan kebersihan ini memborong hingga 208 paket transaksi dengan nilai kumulatif mencapai Rp1.293.917.200.
Namun, bukan sekadar nilai fantastis yang menjadi sorotan tajam, melainkan adanya anomali prosedural, fragmentasi paket masif, hingga temuan telak berupa ketidaksesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memicu indikasi pelanggaran hukum pengadaan publik.
Fragmentasi Paket dan Modus Pecah RUP?
Hasil analisis forensik data pengadaan memperlihatkan pola kerja yang tidak lazim. Alih-alih melakukan pengadaan secara terpusat dan efisien, Dinkes Lampung Selatan justru memecah kebutuhan pengadaan ke dalam ratusan paket bernilai kecil melalui sistem e-purchasing (E-Katalog Versi 6.0).
Pengulangan Kode RUP: Ratusan transaksi tercatat berasal dari kode RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang sama, namun dipecah menjadi banyak kontrak terpisah. Contohnya, kode RUP 66055402 dan 66042869 dipecah hingga 8 transaksi terpisah, sementara kode RUP 66018784, 66043502, dan 66055404 masing-masing dipecah menjadi 7 transaksi terpisah.
Standarisasi Nominal Fiktif: Terdapat pola pengulangan nilai transaksi yang identik secara mencolok, seperti nilai Rp336.000 yang muncul 5 kali, serta Rp61.600 dan Rp1.256.800 yang masing-masing berulang 4 kali.
Praktik ini mengindikasikan adanya upaya sengaja untuk menghindari ambang batas pengawasan atau menghindari prosedur tender/seleksi yang lebih ketat. Selain itu, ditemukan sebanyak 69 transaksi berstatus Payment Outside System dengan tahapan “Serah Terima”, membuktikan pencatatan transaksi terfragmentasi di luar ekosistem transparansi pengadaan digital yang resmi.
Skandal KBLI: Men yimpang Jauh dari Bidang Usaha
Titik paling krusial yang membongkar cacat hukum pengadaan ini terletak pada profil izin usaha CV Karya Mapan. Berdasarkan dokumen resmi profil e-katalog, penyedia ini hanya mengantongi lima kode KBLI: (Red)