
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Senyapnya malam di Gunung Sugih mendadak dipecahkan oleh langkah tegas Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama jajaran Kejari Lampung Tengah yang merangsek masuk ke gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah di Jalan H. Muchtar, Selasa (10/11/2026).
Operasi senyap yang berlangsung maraton sejak pukul 15.30 WIB tersebut menandai babak baru penegakan hukum atas dugaan praktik rasuah sistematis yang menggerogoti program strategis nasional. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN: 07/L.8/Fd.7/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, korps Adhyaksa membongkar pusaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa pemerasan dalam jabatan yang mencoreng dunia pendidikan daerah.
Kasus ini berpusat pada pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan konstruksi perkara yang didalami penyidik, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah diduga membebankan kutipan atau setoran uang tunai sebesar 10% hingga 15% kepada sejumlah kepala sekolah.
Tekanan birokratis ini memaksa pihak satuan pendidikan merelakan sebagian anggaran revitalisasi yang semestinya utuh untuk membangun fasilitas belajar anak bangsa, demi memuaskan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Gelombang penindakan ini tidak lahir begitu saja. Jauh sebelum penggeledahan malam itu, tekanan publik telah bergemuruh di akar rumput. Pada Kamis, 16 Oktober 2026, ratusan massa dari 14 Aliansi Lembaga Antar Organisasi (ALAO) Lampung Tengah mendatangi gedung DPRD dan Kejari Lamteng.
Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan bagi-bagi proyek bernilai miliaran rupiah serta praktik nepotisme yang mencengkeram lembaga pendidikan setempat. Menindaklanjuti desakan tersebut, serangkaian pemeriksaan maraton telah digulirkan, membidik sejumlah pejabat tinggi termasuk Kepala Dinas Pendidikan Dr. Nur Rohman, bendahara Eko Prianto, sekretaris, hingga para kepala bidang secara bergantian di Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah.
Saat tim penyidik yang berjumlah sekitar 10 orang menyisir ruang kerja Kadis Pendidikan, ruang bendahara, dan sejumlah ruangan strategis lainnya, sosok Dr. Nur Rohman dan bendahara Eko Prianto dilaporkan tidak berada di tempat kendati para pegawai menyebut keduanya sempat beraktivitas di kantor sejak pagi.
Dari balik pintu-pintu birokrasi yang digeledah ketat tersebut, penyidik berhasil mengamankan dan memboyong sejumlah koper berisi tumpukan dokumen perencanaan anggaran, arsip penting proyek, unit laptop, telepon genggam, hingga perangkat rekaman CCTV.
Tidak hanya itu, cakupan penyitaan turut meluas ke sejumlah kediaman pihak terkait di wilayah Lampung Tengah dan Bandar Lampung, serta mengamankan sejumlah unit kendaraan yang diduga kuat berkaitan dengan aliran dana haram tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menegaskan bahwa tim penyidik kini tengah menggenjot penelusuran dan pemetaan aset (asset tracing) guna melacak jejak penguasaan serta aliran dana hasil pemerasan.
Kendati proses evaluasi masih berjalan ketat, Kejati Lampung berkomitmen merampungkan penyidikan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Di tengah sengitnya penegakan hukum ini, publik dan dunia pendidikan di Lampung kini menanti gebrakan lanjutan Korps Adhyaksa untuk menyeret para aktor intelektual di balik penjarahan dana revitalisasi sekolah tersebut ke hadapan meja hijau pengadilan. (Red)