Pengadaan 57 PJLP DLH Lampung Selatan Disorot, Verifikasi Disebut Hanya Sekadar Cek Absen
Juniardi
Lampungselatan, sinarlampung.co – Pemanggilan 57 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan yang diklaim sebagai proses verifikasi pada Senin, 26 Oktober lalu, menuai sorotan. Pemeriksaan tersebut disinyalir tidak menyentuh substansi hubungan kerja maupun kesesuaian personel dengan kontrak pengadaan, melainkan sebatas mencocokkan nama dan memeriksa kehadiran berdasarkan daftar dalam sistem e-Katalog.
Dalam proses pengecekan kehadiran tersebut, terungkap fakta bahwa 11 orang PJLP bertugas sebagai tenaga administrasi di kantor DLH, sembilan orang tidak hadir, dan satu orang telah mengundurkan diri.
Temuan yang lebih krusial mencuat ketika diketahui bahwa dari keseluruhan personel yang hadir, tidak ada satu pun tenaga yang menjalankan pekerjaan sebagai cleaning service (tenaga kebersihan). Padahal, paket pengadaan yang menjadi dasar pembiayaan tercatat sebagai Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dengan pagu anggaran mencapai Rp594 juta.
Ada Nama Istri Pihak Ketiga dalam Daftar PJLP
Persoalan kian menarik perhatian publik setelah nama Dwi Agus Sulistiowati (DAS)—seorang pengusaha kuliner bonafit asal Kecamatan Sidomulyo—masuk dalam daftar sembilan orang PJLP yang tidak hadir, dengan penempatan di UPT Sidomulyo.
Sebelumnya, Kepala UPT Pasar Sidomulyo, Putriyati, menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekalipun hadir dan bekerja sebagai PJLP sejak dirinya mulai menjabat sebagai KUPT pada April 2026.
Usut punya usut, DAS merupakan istri dari Desi Habibi, sosok yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga dalam kegiatan pengangkutan sampah sekaligus pemungutan retribusi jasa pengangkutan sampah di Kecamatan Sidomulyo.
Rangkaian fakta ini memicu pertanyaan publik mengenai esensi verifikasi yang dilakukan DLH. Apakah kegiatan tersebut merupakan verifikasi faktual terhadap pelaksanaan pekerjaan PJLP, atau sekadar formalitas mencocokkan nama dalam daftar pengadaan?
Ketidaksesuaian Nomenklatur dan Realisasi Lapangan
Berdasarkan penelusuran pada sistem informasi pengadaan, paket RUP nomor 67799684 tercatat sebagai Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dengan pagu Rp594.000.000 di bawah subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning Service).
Namun, fakta pemeriksaan justru menunjukkan bahwa seluruh personel yang hadir dialokasikan untuk tugas lain, seperti 11 orang sebagai tenaga administrasi kantor DLH, sementara sisanya bertugas sebagai tenaga pelayanan teknis pengelolaan lingkungan dan persampahan di lapangan atau operasional outdoor (Pasukan Kuning).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian antara perencanaan, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, hingga realisasi pembayaran. Dalam perspektif pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketidaksesuaian antara objek pengadaan yang direncanakan dan realisasi pekerjaan dapat menjadi objek pemeriksaan administratif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun penegak hukum, apabila terindikasi menimbulkan kerugian negara.
Di tengah sorotan tajam tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kasubag Umum dan Kepegawaian DLH Lampung Selatan, Demi Arya Sari, bersama Sekretaris DLH, Iwan Abdul Roni, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh tim investigasi melalui pesan WhatsApp dilaporkan tidak mendapat respons setelah nomor kontak awak media diblokir oleh yang bersangkutan. (Red)
