LSM Penjara Desak APH Periksa Dinas BMBK Lampung, Soroti Dugaan KKN Rp15 Miliar

Bandar Lampung, sinarlampung.co – LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Polda Lampung, memeriksa pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung selama tahun anggaran 2024 hingga 2026.

Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta persoalan pengelolaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mengatakan nilai anggaran tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Menurutnya, pemeriksaan juga perlu menyentuh dugaan pemberian atau pengondisian proyek kepada pihak LSM oleh oknum di lingkungan Dinas BMBK Lampung.

“Kalau benar ada LSM yang diberikan proyek oleh Dinas BMBK, ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai lembaga yang seharusnya mengawasi penggunaan uang negara justru diduga dilibatkan dalam praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kami meminta semuanya diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti,” tegas Mahmuddin.

Ia meminta APH tidak hanya memeriksa satu kegiatan atau satu tahun anggaran. Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh sejak 2024 hingga 2026, termasuk seluruh paket pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan.

Selain itu, Mahmuddin meminta aparat menelusuri dugaan pengaturan tender dan hubungan antara pihak dinas dengan penyedia jasa, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum LSM dalam pemberian maupun pengondisian paket pekerjaan.

Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup kesesuaian nilai kontrak dengan volume dan spesifikasi teknis pekerjaan, serta hasil pelaksanaan di lapangan.

Tak hanya itu, proses pencairan anggaran, pembayaran termin, Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO), hingga pertanggungjawaban pekerjaan juga diminta untuk diperiksa.

Mahmuddin menilai pembangunan infrastruktur jalan provinsi menggunakan uang rakyat sehingga seluruh proses pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan agar anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas. Sebab, masyarakat masih menghadapi persoalan jalan rusak, bergelombang, dan berlubang, termasuk kondisi drainase serta bahu jalan yang dinilai belum memadai.

APH Diminta Tidak Tutup Mata

LSM Penjara Indonesia juga meminta Kejati Lampung, Polda Lampung, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dan BPKP menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Mahmuddin menegaskan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihak-pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.

Pihak yang dimaksud meliputi pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), penyedia jasa, konsultan pengawas, maupun pihak lain yang terbukti turut serta.

Desakan tersebut merupakan tuntutan LSM Penjara Indonesia agar dilakukan pemeriksaan dan belum menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.

Hingga berita ini disusun, Dinas BMBK Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas dugaan yang disampaikan tersebut. (Red)