Penyadapan Presiden: Ancaman Konstitusional, Indikasi Makar, dan Ujian Supremasi Hukum

Oleh: Dr. Budiyono, S.H., M.H. (Koordinator Presidium MW KAHMI Lampung)

Kehormatan Presiden bukan semata-mata menyangkut martabat personal seorang kepala negara, melainkan juga kehormatan institusi kepresidenan dan keberlangsungan fungsi konstitusional pemerintahan. Karena itu, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyeret tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka, tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa.

Persoalan ini menyentuh keamanan negara, integritas kekuasaan konstitusional, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Apabila terbukti dilakukan secara terorganisasi dengan menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan negara, peristiwa tersebut berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.

Dalam konteks tersebut, saya menyampaikan dukungan terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang membuka kemungkinan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut mengarah pada tindakan makar dan membahayakan keselamatan pemimpin negara.

Pernyataan Mensesneg patut dipahami sebagai bentuk kewaspadaan konstitusional terhadap kemungkinan adanya operasi yang tidak sekadar melanggar privasi, tetapi juga berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Negara tidak boleh terburu-buru menyimpulkan, tetapi juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya motif dan tujuan yang lebih besar di balik tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dugaan penyadapan yang menyasar komunikasi Presiden bukan hanya persoalan pelanggaran privasi individual, melainkan juga menyangkut keamanan komunikasi strategis dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi yang diperoleh secara ilegal berpotensi digunakan untuk memetakan kebijakan, mengintervensi pengambilan keputusan, melakukan tekanan politik, bahkan melemahkan fungsi kekuasaan konstitusional. Oleh sebab itu, penyidik harus menelusuri apakah tindakan tersebut berdiri sendiri atau merupakan bagian dari operasi yang dirancang untuk kepentingan tertentu terhadap pemerintahan.

Dalam perspektif teori konstitusionalisme yang dikembangkan Prof. Jimly Asshiddiqie, sebagaimana diuraikan dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, salah satu ciri utama negara hukum adalah pembatasan kekuasaan melalui hukum.

Konstitusionalisme menghendaki agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan tunduk pada konstitusi dan mekanisme pertanggungjawaban. Pemikiran ini relevan karena aparat yang memiliki kewenangan dan fasilitas negara tidak boleh menempatkan dirinya di atas hukum.

Apabila instrumen penyadapan disalahgunakan untuk kepentingan di luar kewenangan, persoalannya bukan hanya pelanggaran hukum individual, melainkan juga penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan.

Pernyataan Mensesneg juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana secara cermat. Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

Sementara itu, Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Adapun Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Dengan demikian, dugaan penyadapan tidak otomatis memenuhi unsur makar. Akan tetapi, apabila ditemukan bukti mengenai maksud, persiapan, koordinasi, dan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, penyidik wajib menguji kemungkinan penerapan ketentuan makar secara objektif.

Konstruksi hukum tersebut menjadi semakin relevan setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut membuka kemungkinan adanya indikasi tindakan untuk melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Pada tahap awal, perkara ini menggunakan ketentuan mengenai penyadapan dan akses ilegal, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada perbuatan teknis penyadapan apabila terdapat bukti yang menunjukkan tujuan dan desain operasi yang lebih luas. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan, dan apakah terdapat tujuan untuk mengganggu fungsi konstitusional Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Di sisi lain, prinsip demokrasi mengharuskan adanya pembedaan tegas antara kritik terhadap pemerintah dan tindakan ilegal yang mengancam negara.

Bivitri Susanti dalam opini berjudul Kekuasaan dan Perlawanan yang dimuat di Harian Kompas pada 14 Maret 2024, menulis bahwa “demokrasi bukan hanya pemilu; dan demokrasi selalu membutuhkan perlawanan.”

Pemikiran tersebut mengingatkan bahwa kritik, oposisi, dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyalahgunakan instrumen negara melalui tindakan ilegal.

Sebaliknya, tuduhan ancaman terhadap negara juga tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik dan perbedaan pandangan politik. Di sinilah negara harus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pemerintahan yang sah dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Aspek lain yang harus mendapat perhatian adalah dugaan penghapusan atau manipulasi bukti elektronik. Apabila terbukti, tindakan tersebut berpotensi menghambat pengungkapan perkara dan memutus jejak pertanggungjawaban para pihak yang terlibat.

Penyidik harus mengamankan server, sistem Lawful Interception Management System (LIMS), perangkat komunikasi, metadata, log aktivitas, dan seluruh bukti digital melalui prosedur forensik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelidikan juga harus menjangkau aktor intelektual, pemberi perintah, penyedia fasilitas, pihak yang membiayai, serta pihak yang memperoleh manfaat dari operasi tersebut. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pelaksana, sementara pihak yang merancang dan mengendalikan operasi justru tidak tersentuh.

Pada akhirnya, perkara ini merupakan ujian terhadap supremasi hukum dan integritas kelembagaan negara. Saya kembali mengingatkan aparat penegak hukum agar mencermati kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada makar.

Menjaga kehormatan institusi kepresidenan bukan berarti menempatkan Presiden di atas hukum, melainkan memastikan bahwa setiap tindakan yang mengancam fungsi konstitusional pemerintahan diproses secara adil dan bertanggung jawab.