Budiyono Minta Dugaan Pelecehan Seksual Libatkan Oknum Dosen di Unila Diusut Tuntas
Tari Pratama
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung (Unila) mendapat perhatian Calon Rektor Unila periode 2027-2031, Dr. Budiyono, S.H., M.H.
Budiyono meminta dugaan tersebut diusut secara menyeluruh, objektif, dan independen. Ia menegaskan, perlindungan terhadap mahasiswa yang menjadi korban harus menjadi prioritas dalam penanganan perkara tersebut.
Menurut Budiyono, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran individu, tetapi juga menjadi ujian bagi integritas kelembagaan dan efektivitas sistem perlindungan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
Ia menilai, universitas seharusnya menjadi ruang akademik yang menjamin keamanan, kehormatan, dan martabat seluruh warga kampus. Karena itu, hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Budiyono menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan dugaan pelecehan seksual tersebut.
Pertama, proses pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan independen. Setiap laporan perlu diperiksa secara objektif dan profesional, tanpa intervensi kepentingan maupun pengaruh jabatan. Namun, proses tersebut tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak.
Kedua, universitas harus mengutamakan perlindungan korban. Jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, hingga keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan seksual harus dipastikan.
Ia mengingatkan agar tidak ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun hambatan akademik terhadap pihak yang mencari perlindungan dan keadilan.
Ketiga, pimpinan universitas harus memastikan kepastian dan akuntabilitas penanganan perkara. Setiap tahapan pemeriksaan perlu berjalan sesuai ketentuan, sementara perkembangan penanganan disampaikan secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan korban dan hak pihak terlapor.
Keempat, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus perlu diperkuat. Menurutnya, keberadaan satuan tugas harus didukung mekanisme kerja yang efektif, independen, dan memiliki dukungan kelembagaan yang memadai.
Upaya pencegahan dan penanganan, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diterapkan sebagai bagian dari budaya akademik.
Kelima, integritas dan perlindungan warga kampus harus menjadi fondasi kepemimpinan universitas. Sebab, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari capaian akademik, pemeringkatan, maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.
Dalam kapasitasnya sebagai calon rektor, Budiyono juga menekankan pentingnya tata kelola universitas yang berintegritas, transparan, dan responsif terhadap setiap pengaduan.
Ia mengajak seluruh sivitas akademika Unila menghormati proses pemeriksaan serta menghindari tindakan yang dapat merugikan korban maupun mengganggu objektivitas penanganan perkara.
Menurut Budiyono, nama baik universitas bukan ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, melainkan keberanian institusi menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, dan melakukan pembenahan.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi momentum bagi Unila untuk memperkuat integritas kelembagaan sekaligus membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh warga kampus. (Red/*)
