BEM FH Unila Desak Terduga Oknum Dosen Cabul Dihukum Berat

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) mengecam dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang belakangan menjadi sorotan publik.

BEM FH Unila menilai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Mereka mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas dan pihak yang terbukti bersalah dijatuhi sanksi tegas.

Ketua BEM FH Unila, M. Fachri Kusuma Jaya, menegaskan persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah individual semata, tetapi juga menyangkut perlindungan hak, keamanan, dan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.

“Kami memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan individual semata, melainkan harus dilihat sebagai persoalan serius yang menyangkut perlindungan hak, keamanan, serta tanggung jawab institusi pendidikan tinggi. Dugaan tersebut membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, objektif, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kami mendesak pelaku dapat dihukum berat,” tegas Fachri, Senin (9/11/2026).

Menurut Fachri, kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang menjamin kebebasan, keamanan, dan kesetaraan bagi seluruh warga kampus.

Hubungan antara dosen dan mahasiswa juga harus dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, dan tanggung jawab keilmuan, bukan menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan maupun relasi kuasa.

Karena itu, dugaan tindakan kekerasan seksual, terlebih yang melibatkan ketimpangan posisi dan kewenangan, harus ditangani secara serius karena menyangkut martabat manusia dan keamanan lingkungan pendidikan.

Dari sisi hukum, BEM FH Unila menilai penanganan kasus tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Selain itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi juga menjadi landasan bagi universitas dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Atas dasar itu, BEM FH Unila menilai pimpinan Universitas Lampung perlu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam memastikan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan.

Mereka juga mendesak pimpinan Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

BEM FH Unila meminta tidak ada perlakuan istimewa maupun pembiaran terhadap pihak yang dilaporkan, termasuk apabila yang bersangkutan memiliki jabatan atau posisi strategis di lingkungan universitas.

Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Universitas diminta menjamin kerahasiaan identitas, keamanan, pendampingan psikologis, serta keberlangsungan hak-hak akademik korban.

BEM juga mengingatkan agar tidak terjadi intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun tindakan balasan terhadap korban karena telah berani menyampaikan laporan.

Menurut mereka, keberanian korban mengungkap dugaan kekerasan seksual harus mendapat perlindungan, bukan justru membuat korban berada dalam situasi yang semakin rentan.

Selain itu, BEM FH Unila meminta universitas bersikap transparan dengan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara berkala, tanpa mengabaikan kerahasiaan identitas dan hak hukum seluruh pihak.

Penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian dinilai berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian kasus di lingkungan kampus.

BEM FH Unila menegaskan objektivitas pemeriksaan harus tetap dijaga, bersamaan dengan pemenuhan hak dan perlindungan korban. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar proses penanganan kasus berlangsung adil.

Lebih jauh, kasus ini dinilai harus menjadi momentum bagi Unila untuk mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

Universitas diminta memastikan mekanisme pengaduan mudah diakses, berjalan profesional, melindungi pelapor, serta bebas dari konflik kepentingan.

“Menjaga nama baik universitas bukan berarti menutupi persoalan yang terjadi di dalamnya. Justru, keberanian untuk mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan persoalan secara adil merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga integritas dunia pendidikan,” tegasnya.

Sebagai organisasi mahasiswa, BEM FH Unila menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak universitas.

Mereka tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas pemberitaan dan menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian yang nyata.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun impunitas di lingkungan pendidikan. Integritas sebuah universitas tidak hanya diukur dari prestasi akademiknya, tetapi juga dari keberanian institusinya dalam melindungi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga kampus.” (*)