BUMDes Disiapkan Jadi Motor Ekspor, Pemprov Lampung Dorong Peningkatan Pendapatan Desa
Tari Pratama
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program ekspor berbasis desa sebagai bagian dari Program Desaku Maju.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat terkait Program Ekspor dari Desa yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekda, Rabu (26/8/2026).
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian desa, tetapi juga menjadi salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan desa melalui penguatan sektor ekonomi dari hulu hingga hilir.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama masyarakat desa untuk menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi, termasuk sebagai pengusaha dan eksportir. Dengan demikian, nilai tambah dari komoditas unggulan daerah diharapkan dapat lebih banyak dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Dalam rapat tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyampaikan upaya pemetaan terhadap berbagai komoditas unggulan di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan menembus pasar ekspor.
Untuk merealisasikan konsep ekspor dari desa, diperlukan sinergi antarlembaga, mulai dari penyusunan konsep dan regulasi, pemetaan komoditas, penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pendampingan proses ekspor.
Diakhir, Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa konsep ekspor dari desa merupakan bagian dari ekosistem Program Desaku Maju yang perlu segera diterjemahkan ke dalam dokumen dan alur kerja yang jelas.
Ia juga menginstruksikan agar konsep tersebut segera dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat alur proses pelaksanaan secara jelas. Penyusunan dokumen tersebut akan dikoordinasikan oleh Bappeda bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Keputusan dari rapat hari ini bahwa kita akan memastikan konsep ini, dokumen tertulisnya harus diselesaikan oleh Bappeda bersama dengan Perindag terkait dengan alur prosesnya,” jelasnya. (*)
