Pemprov Lampung Alokasikan Rp300,28 Miliar untuk Bayar Utang Daerah dalam RAPBD 2027

Bandarlampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp300,28 miliar untuk pembayaran kewajiban utang daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Postur anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait pembicaraan tingkat I pada Selasa (20/10/2026).

Dalam nota keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp7,23 triliun (tepatnya Rp7.229.557.808.557), sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,93 triliun (Rp6.933.280.946.333). Komposisi ini menghasilkan surplus anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp296,28 miliar.

“Struktur APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja daerah, dan kemampuan pembiayaan daerah,” ujar Jihan Nurlela di hadapan anggota dewan.

Rincian Postur dan Kebijakan Pembiayaan

Di sektor pembiayaan, Pemprov Lampung merencanakan penerimaan sebesar Rp4 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp300,27 miliar (Rp300.276.862.224) yang seluruhnya diperuntukkan bagi penyelesaian kewajiban pembiayaan utang daerah.

Dengan demikian, pengeluaran pembiayaan utang tersebut ditutup menggunakan akumulasi surplus anggaran sebesar Rp296,28 miliar ditambahkan penerimaan pembiayaan Rp4 miliar. Pemprov Lampung menargetkan SiLPA pada akhir tahun anggaran 2027 sebesar Rp0.

• Proyeksi Pendapatan Daerah   : Rp 7,229 Triliun                                
• Proyeksi Belanja Daerah      : Rp 6,933 Triliun                                
• Surplus Sebelum Pembiayaan   : Rp   296,28 Miliar                              
• Penerimaan Pembiayaan (SiLPA): Rp     4,00 Miliar                             
• Pembayaran Utang Daerah      : Rp   300,28 Miliar                              
• Sisa SiLPA Akhir Tahun       : Rp        0 (Nihil)  

Menjaga Kesinambungan Fiskal dan Sinergi DPRD

Jihan juga menyinggung dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Menghadapi potensi fluktuasi alokasi transfer pusat, Pemprov Lampung melakukan penyesuaian anggaran secara terukur dengan tetap memprioritaskan belanja wajib dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Penyesuaian dilakukan melalui pengalokasian belanja secara terukur dengan mengutamakan pemenuhan belanja prioritas, pencapaian target pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Gubernur mengharapkan dukungan penuh dari DPRD Provinsi Lampung agar pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan cermat dan rampung tepat waktu demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. (Red)