Dari Bangkok, Solidaritas Perempuan Soroti Dominasi IMF-Bank Dunia di Balik Perampasan Ruang Hidup Perempuan

Bangkok, sinarlampung.co – Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang digelar 12-18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand, mendapat sorotan tajam dari gerakan feminis Indonesia.

Solidaritas Perempuan (SP) yang memantau langsung pertemuan tersebut menilai, dominasi kuasa IMF dan Bank Dunia di Indonesia telah mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional, mulai dari pembiayaan pembangunan hingga reformasi struktural yang berujung pada perampasan ruang hidup perempuan akar rumput.

Catatan kritis SP menyebut, orientasi pembangunan yang menekankan investasi dan peran swasta tercermin dalam Kerangka Kemitraan World Bank untuk Indonesia 2026-2030. Termasuk di dalamnya proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) senilai US$653 juta yang disetujui pada 2024, serta proyek Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET) senilai US$500 juta pada 2025 untuk modernisasi jaringan listrik di Jawa, Madura, dan Bali.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan reformasi melalui UU Cipta Kerja. IMF bahkan menyebut UU tersebut sebagai bagian dari reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

“Pembiayaan yang diklaim mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk proyek energi bersih, justru berisiko menjadi solusi palsu yang memperparah perampasan ruang hidup perempuan dan masyarakat akar rumput,” tegas Amnesty Amalia Utami, Koordinator Program SP Sebay Lampung yang mewakili SP di Bangkok.

Amnesty mencontohkan, pengembangan AI dan kendaraan listrik yang meningkatkan kebutuhan nikel, listrik, dan air telah memicu ekspansi pertambangan dan infrastruktur energi yang berisiko menimbulkan konflik agraria dan hilangnya sumber penghidupan perempuan.

Pengalaman advokasi SP di lapangan memperkuat kritik tersebut. Seperti perlawanan perempuan adat di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur yang menolak proyek geothermal demi menjaga filosofi hidup Lampek Lima – Gendang, Lingko, Natas, Wae, dan Compang. 

Kasus serupa terjadi di Gunung Rajabasa, Lampung Selatan, di mana sekitar 80 hektare lahan masyarakat terdampak pembebasan lahan dan mengancam sumber air di 4 kecamatan dan 39 desa. Di Desa Sulewana, Poso, SP juga mencatat kerusakan 26 rumah, satu gereja, dan 32 lahan kebun yang dikaitkan dengan aktivitas PLTA Poso Energy.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menambahkan, lebih dari 200 organisasi dan gerakan global yang hadir dalam Majelis Rakyat Internasional di Bangkok menyerukan pembatalan utang dan perombakan arsitektur keuangan global.

“Perempuan akar rumput tidak boleh terus membayar harga dari sistem ekonomi yang tidak mereka rancang dan keputusan utang yang tidak mereka tentukan,” kata Armayanti, sabtu (17 Oktober 2025).

Menurutnya, ketika kepentingan kreditor dan korporasi diutamakan, perempuan akar rumput harus menghadapi kehilangan tanah, kerusakan ekologis, terbatasnya layanan dasar, hingga meningkatnya beban kerja perawatan yang tidak berbayar.

Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan mendesak lima tuntutan kepada IMF, World Bank Group, dan pemerintah Indonesia:

1. Menghentikan pembiayaan yang memperkuat ekstraktivisme dan perampasan ruang hidup;

2. Membuka transparansi pembiayaan dan memastikan akuntabilitas;

3. Menghentikan pendekatan pembangunan yang memperdalam ketergantungan pada utang;

4. Menjamin partisipasi bermakna perempuan dan komunitas terdampak;

5. Mengembalikan kedaulatan energi kepada rakyat, khususnya perempuan. (Red)