Saat Kapolri Naik Mimbar: Antara Nasihat Jumat dan Ujian Nyata di Lapangan

Jakarta, sinarlampung.co – Pemandangan tak biasa terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (9/10/2026). Jika biasanya seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berdiri anggun di balik podium konferensi pers berhadapan dengan rentetan pertanyaan wartawan, kali ini Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memilih melangkah naik ke atas mimbar masjid.

Dialah khatib salat Jumat hari itu. Sebuah fenomena langka yang menyedot perhatian: pimpinan tertinggi korps Bhayangkara menyampaikan khutbah di hadapan ratusan jajarannya. Namun, perbedaan posisi ini membawa konsekuensi mendasar. Jika di ruang pers wartawan menodongkan pertanyaan, di dalam masjid jamaah menyimak nasihat.

Lantas, muncul sebuah pertanyaan sederhana namun mendalam: setelah khatib turun dari mimbar, apakah nasihat itu ikut membumi ke lapangan?

Dalam khutbahnya, Suyudi menggarisbawahi bahaya laten yang kerap mengintai para pemegang kekuasaan: kesombongan. Ia mengingatkan jajarannya agar jabatan, pangkat, kekuasaan, hingga harta tak dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Bagi Suyudi, seluruh hal tersebut hanyalah amanah yang kelak wajib dipertanggungjawabkan.

Pesan ini terasa bak sentilan kelas berat bagi internal kepolisian. Pangkat jenderal, bagaimanapun, bukanlah tiket VIP menuju surga, dan seragam cokelat bukanlah jubah sakti yang membuat seseorang kebal kritik. Jangan sampai baru melihat kilau bintang di pundak, dagu langsung mendongak ke langit ketujuh—sesebuah gestur yang kerap disalahartikan sebagai wibawa, padahal sekadar kesombongan yang perlu dibenahi.

Dalam doktrin Islam, kesombongan bukanlah penyakit moral yang ringan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Bahkan Al-Qur’an melalui Surah Ash-Shaff ayat 2–3 memberikan pengingat menohok: “Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”

Ayat ini semestinya tak sekadar menjadi bacaan khutbah, melainkan cermin di ruang kerja para pejabat. Agar setiap kali merapikan dasi, mereka juga diingatkan untuk merapikan hati. Jangan sampai dasi terpasang lurus, tetapi integritas justru jungkir balik.

Tentu saja, secara hukum fikih, keabsahan sebuah khutbah terpisah dari penilaian moral pribadi sang khatib. Menjadi khatib tak serta-merta menganugerahkan status manusia tanpa cela. Keteladanan seorang pimpinan tetap akan diuji melalui rekam jejak, kejujuran, dan tindakan konkret sehari-hari.

Sikap apresiatif patut diberikan atas pesan-pesan sejuk yang disampaikan Suyudi. Namun, masyarakat juga tak perlu terburu-buru mengangkat sosok pimpinan menjadi figur suci berjubah seragam. Ujian sesungguhnya bagi sang Jenderal bukanlah kepiawaian merangkai kata di atas mimbar, melainkan membuktikan bahwa nasihat tersebut tidak menguap begitu saja seiring berlalunya salam penutup.

Bayangkan jika nilai-nilai rendah hati, jujur, dan adil itu benar-benar meresap ke dalam tubuh kepolisian. Pengaduan masyarakat direspon cepat, korban kejahatan memperoleh keadilan sejati, kritik konstruktif diterima tanpa rasa terancam, dan penegakan hukum tak mendadak tumpul saat berhadapan dengan figur berpengaruh. Jika kondisi itu terwujud, rakyat tentu akan menaruh kepercayaan penuh.

Perubahan Slogan dan Ujian Konsistensi

Di bawah kepemimpinannya, Suyudi membawa arah baru lewat tagline “Polisi Bersama Masyarakat”, menggantikan slogan “Presisi” yang populer pada era Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Semangat yang diusung adalah menghadirkan polisi yang siap mendengar, melayani, melindungi, serta memberikan kepastian hukum secara berdampingan dengan warga.

Langkah ini tentu patut didukung. Namun, harapan publik cukup jelas: jangan sampai yang berganti hanya desain spanduk dan spanduk baliho, sementara tabiat pelayanan masih mengadopsi gaya lama. Pergantian jargon tanpa diimbangi transformasi perilaku hanyalah bentuk renovasi kalimat, bukan renovasi karakter.

Tentu ini bukanlah vonis awal bahwa kepemimpinan baru telah gagal. Sebaliknya, ini adalah tumpuan harapan agar pesan dari atas mimbar menjadi kenyataan di jalanan. Kepercayaan publik tidak dibangun lewat pembaharuan slogan di setiap pergantian pimpinan, melainkan lewat konsistensi tindakan.

Jabatan pada akhirnya adalah amanah, bukan mahkota untuk dimanggul dengan kesombongan. Seorang Kapolri boleh saja menjadi khatib, tetapi ujian kepemimpinan yang hakiki baru dimulai tepat setelah kakinya melangkah turun dari mimbar. Masyarakat tidak sekadar membutuhkan aparat yang pandai berkhutbah, melainkan polisi yang membuat rasa adil hadir nyata di tengah kehidupan sehari-hari.

Sembari menyeruput kopi tanpa gula—menikmati pahitnya akal sehat tanpa drama—publik terus mengawal janji-janji tersebut. Sebab pada akhirnya, banyaknya bintang di pundak tak akan bisa dijadikan alasan untuk meminta diskon pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

“Hebat Kapolri kita ya, Bang. Jadi khatib itu tanda agamanya kuat. Semoga imannya benar-benar kuat dari godaan uang berkoper-koper.” Ucap salah satu jamaah kepada orang disebelahnya. “Aamiin. Mudahan demikian. Kita tunggu buktinya: polisi benar-benar bersama masyarakat.” jawabnya. ****