Tim Media Gubernur Lampung Didesak Evaluasi Imbas Dina ‘Larang’ Wartawan

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kasus dugaan pembatasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan yang dialami Azza berujung pada desakan agar mekanisme kerja dan komunikasi Tim Media Gubernur Lampung dievaluasi.

Perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung, Roma, menilai pola komunikasi dan cara kerja oknum Tim Media Gubernur Lampung yang akrab disapa “Mak De” (Dina Puspa) tidak mencerminkan hubungan yang baik dengan insan pers.

Menurut Roma, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan sikap Gubernur Lampung secara langsung, melainkan cara sejumlah orang di lingkungan internal dalam mengatur teknis peliputan di lapangan.

“Di era saat ini, pembatasan terhadap teman-teman media bukan datang dari Bapak Gubernur. Kita tahu dari media sosial maupun kesehariannya, beliau sosok yang terbuka dan taat beribadah. Namun, yang menjadi permasalahan hari ini justru orang-orang di lingkungan beliau sendiri, salah satunya dari tim media gubernur,” ujar Roma.

Ia menilai, oknum tim media tersebut terkesan menempatkan diri lebih tinggi ketika berhadapan dengan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Roma menyayangkan hal itu lantaran yang bersangkutan juga memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan dinilai semestinya memahami kondisi serta mekanisme kerja wartawan di lapangan.

“Sangat disayangkan, padahal ‘Mak De’ ini berangkat dari latar belakang yang sama dengan kita, yaitu jurnalis. Seharusnya dia paham betul bagaimana tugas dan mekanisme kerja kita di lapangan,” lanjutnya.

Menurut Roma, persoalan pembatasan peliputan juga bukan baru terjadi. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung wartawan dihalang-halangi ketika hendak mengambil gambar maupun video dalam sejumlah agenda Pemerintah Provinsi Lampung.

Salah satunya terjadi saat agenda pelantikan Satlinmas beberapa waktu lalu. Menurut dia, sejumlah media mengalami pembatasan ketika menjalankan tugas peliputan.

“Banyak media yang diusir atau dibatasi saat hendak mengambil gambar dan video. Kita paham ada tata tertib serta batasan ruang pengambilan foto, tetapi tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu,” tegas Roma.

Roma mengatakan, aturan dalam sebuah kegiatan pemerintahan tetap dapat diterapkan tanpa mengabaikan ruang kerja jurnalistik. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar pengaturan teknis peliputan tidak berubah menjadi pembatasan terhadap wartawan.

Atas rentetan persoalan tersebut, insan pers di Lampung mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme kerja, kewenangan, serta pola komunikasi Tim Media Gubernur Lampung.

Evaluasi dinilai penting agar persoalan di lapangan tidak terus berulang dan hubungan yang selama ini terbangun antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan insan pers tetap berjalan secara baik. (Red)