Kejati Lampung Didorong Usut Pengelolaan Anggaran Rp16,15 Miliar di Disperindag Lampung

Bandarlampung, sinarlampung.co – Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 disorot. Penelusuran dokumentasi pengadaan mencatat sedikitnya 100 paket belanja dengan total pagu mencapai Rp16,15 miliar.

Dari total alokasi tersebut, sebanyak dua paket belanja hibah menyedot porsi terbesar hingga Rp14,03 miliar—atau setara 87 persen dari keseluruhan pagu. Besarnya nilai hibah ini memicu desakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan audit komprehensif terkait transparansi, ketepatan sasaran, serta keabsahan dokumen pertanggungjawaban di lapangan.

Daftar Alokasi Anggaran Utama Disperindag Lampung TA 2025

Kategori Pengadaan	Detail / Nomenklatur Paket	Pagu Anggaran	Metode Pengadaan
Belanja Hibah	Hibah Barang kepada Badan/Lembaga Nirlaba, Sukarela & Sosial	Rp10,23 Miliar	E-Purchasing
Belanja Hibah	Hibah Barang (APBD Perubahan)	Rp3,80 Miliar	E-Purchasing
Operasional	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp204,00 Juta	E-Purchasing
Operasional	Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Rp194,40 Juta	E-Purchasing
Operasional	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II	Rp161,16 Juta	E-Purchasing
Operasional	Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp115,35 Juta	E-Purchasing
Operasional	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp73,37 Juta	E-Purchasing
Fasilitas	Pemeliharaan Alat Besar & Sewa Gedung	Rp18,50 Juta – Rp75 Juta	Pengadaan / Penunjukan Langsung

Sorotan Pertanggungjawaban dan Dugaan Pelanggaran

Selain porsi hibah bernilai fantastis, sejumlah alokasi belanja operasional rutin turut mendapat perhatian, di antaranya paket konsumsi kegiatan (bernilai Rp59,5 juta, Rp23,9 juta, dan Rp20,48 juta) serta pengadaan alat tulis kantor dan cetak (bernilai Rp35,97 juta, Rp16,47 juta, dan Rp14,15 juta).

Meski sebagian besar pengadaan memanfaatkan skema e-purchasing dan pengadaan langsung, proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kesesuaian spesifikasi teknis dinilai perlu diuji ulang secara terbuka. Penelusuran awal mengindikasikan perlunya klarifikasi atas dugaan mark-up harga, potensi kekurangan volume pekerjaan, hingga kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Kejati Lampung didorong untuk segera memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindag Lampung serta pihak penerima hibah guna memverifikasi Berita Acara Serah Terima (BAST) dan fisik barang.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Kepala Disperindag Provinsi Lampung mengenai mekanisme pengelolaan paket-paket anggaran tersebut. (Red)