Membongkar Anomali Pengadaan Rp91,3 Miliar ITERA: Dari Mega Proyek hingga Bayang-Bayang Pemaketan Tunggal

Bandarlampung, sinarlampung.co – Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan tajam. Dari total anggaran Rp91,30 miliar yang tersebar ke dalam 108 paket pekerjaan, hasil analisis mendalam terhadap dataset pengadaan mengindikasikan sederet pola yang tidak lazim.

Mulai dari konsentrasi anggaran yang terpusat pada satu proyek fisik raksasa, dominasi vendor tunggal pada paket-paket bernilai miliaran rupiah, hingga ditemukannya angka nominal pengadaan yang identik secara matematis.

Meskipun kejanggalan dokumen belum tentu berkonotasi pidana, tingginya angka belanja publik ini memicu desakan akuntabilitas radikal terhadap panitia pengadaan dan pimpinan rektorat ITERA.

Sorotan terbesar tertuju pada paket Pembangunan Gedung Layanan Umum ITERA Tahap 3. Proyek konstruksi ini menelan biaya hingga Rp52,65 miliar, atau menyerap lebih dari 57 persen dari keseluruhan pagu pengadaan kampus tahun ini.

Skala proyek tersebut kian membengkak setelah ditambah dengan alokasi Jasa Manajemen Konstruksi (MK) sebesar Rp2,62 miliar. Walhasil, satu kompleks pekerjaan ini menguras kas negara hingga Rp55,27 miliar.

Pemusatan dana skala besar dalam satu paket tunggal memicu krusialnya transparansi proses lelang. Publik menyoroti beberapa poin kunci yang belum dibuka secara terang ke publik:

Berapa rasio penawaran pemenang dibanding Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Berapa banyak penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran sah. Apakah proses tender berjalan dengan persaingan harga yang sehat, atau sekadar pemenuhan syarat administratif semata?

Anomali kedua bergeser ke sektor pengadaan jasa operasional dan perawatan kampus. Dataset menunjukkan adanya kecenderungan pemusatan pemenang pada vendor tertentu dalam paket-paket bernilai fantastis.

Dua paket pekerjaan Petugas Keamanan—masing-masing bernilai Rp3,81 miliar dan Rp3,99 miliar—seluruhnya disapu bersih oleh satu penyedia, yaitu Satya Haprapu Perkasa. Dari dua paket ini saja, vendor tersebut mengantongi kontrak sebesar Rp7,80 miliar.

Pola serupa berulang pada pemeliharaan lingkungan kampus. PT Bangunpapan Idaman memenangi dua paket sekaligus, yakni Paket Kebersihan sebesar Rp4,04 miliar dan Paket Pertamanan senilai Rp3,13 miliar (Total: Rp7,17 miliar).

Pola pemisahan paket dengan pemenang yang sama ini memunculkan pertanyaan teknis bagi audit internal: Apakah pemaketan sengaja dipecah (splitting) untuk menghindari skema batasan kualifikasi tertentu, atau terdapat syarat teknis yang mengunci keterlibatan peserta lelang lain?

Indikasi Pengondisian HPS?

Temuan paling krusial secara metodologis muncul pada pengadaan moda transportasi. Pada lelang Sewa Bus KKN Ganjil, dua paket pekerjaan yang dimenangi oleh dua perusahaan berbeda mencatatkan nilai kontrak yang 100% presisi sama hingga digit terakhir: Rp420.500.000,-.

Dalam kalkulasi penyusunan HPS, dua kegiatan yang berbeda rute, kapasitas, durasi, dan spesifikasi armada secara matematis hampir mustahil menghasilkan nilai riil yang persis sama. Kesamaan angka ini menguatkan dugaan adanya duplikasi RUP (Rencana Umum Pengadaan) serta penyusunan HPS yang tidak berbasis survei pasar independen.

Rangkaian temuan data ini meletakkan Satuan Pengawas Internal (SPI) ITERA serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada posisi krusial untuk segera melakukan audit pengawasan.

Hingga berita investigatif ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dan klarifikasi tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Tim Kerja Pengadaan Barang/Jasa ITERA guna menjelaskan basis penetapan HPS dan mekanisme lelang pada paket-paket tersebut. (Red)