
Pesawaran, sinarlampung.co – LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyesalkan lambannya respons Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu terhadap krisis kekeringan yang melanda hektaran sawah di wilayah setempat.
Ketua LSM Penjara, Mahmuddin, menyebut banyak petani mengeluhkan kondisi tersebut. Kekeringan dinilai akibat minimnya pasokan air irigasi yang masuk ke persawahan. Oleh karenanya, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.
“Petani sudah mengeluarkan modal untuk mengolah lahan, membeli benih, pupuk, dan biaya perawatan. Namun kini mereka terancam gagal panen akibat kekeringan. Kami menilai respons pemerintah daerah masih belum memadai. Masyarakat sangat kecewa karena berharap pemimpinnya hadir di tengah kesulitan yang sedang dihadapi,” ujar Mahmuddin, Jumat (31/7/2026).
Mahmudin berpendapat, seharusnya pemerintah daerah segera menetapkan langkah-langkah tanggap darurat, seperti, pompanisasi, penyediaan bantuan air bagi lahan pertanian, percepatan perbaikan jaringan irigasi, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah pusat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Selain itu, kondisi ini dinilai menjadi peringatan penting mengenai perlunya evaluasi terhadap infrastruktur pengairan yang ada.
“Apabila tidak segera ditangani, kekeringan berpotensi menyebabkan gagal panen, menurunkan pendapatan petani, serta mengganggu stabilitas pasokan pangan di daerah,” tegas Mahmudin.
Di samping langkah penanganan, Mahmudin juga meminta Bupati Pesawaran dan Pringsewu meninjau langsung lokasi terdampak sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga, kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami mengingatkan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang sawah yang kering, tetapi menyangkut nasib ribuan petani dan ketahanan pangan daerah. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar menunggu keadaan memburuk,” tegas Mahmuddin.
LSM Penjara Indonesia DPD Lampung menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para petani yang saat ini sedang menghadapi ancaman kerugian akibat musim kemarau yang berkepanjangan. (Red)