Mengutuk Lingkaran Setan Korupsi Daerah: Ketika Jabatan Dijual dan Proyek Dijarah

Oleh: Juniardi 

Penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir Juli 2026 kian menegaskan satu realitas pahit: sistem tata kelola daerah dan birokrasi kita sedang berada di titik nadir. Operasi ini menambah panjang daftar kelam penindakan lembaga rasuah sepanjang 2026, dengan peta kejahatan yang tetap klasik namun kian masif—jual-beli jabatan, kickback proyek infrastruktur, hingga suap pengawasan.

Dua modus utama korupsi daerah ini ibarat dua sisi mata uang yang terus merusak sendi-sendi pelayanan publik. Publik disuguhi drama berulang yang tak kunjung usai—ganti pimpinan, ganti baju partai, namun pola kejahatannya tetap sama.

Mengapa siklus korupsi kepala daerah begitu sulit diputus, dan apa dampaknya bagi masyarakat?

Penangkapan Bupati Pemalang di pertengahan tahun ini bukanlah kejadian terisolasi. Sepanjang semester pertama hingga Juli 2026, KPK mencatatkan rekor penindakan yang begitu intensif di tingkat daerah maupun instansi teknis:

• Januari: Mengawali tahun dengan OTT dugaan suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara (9–10 Jan), disusul penangkapan Maidi (Wali Kota Madiun) dan Sudewo (Bupati Pati).

• Februari: Menyasar Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan Direktur Penindakan Bea Cukai (Rizal), hingga benteng peradilan melalui penangkapan I Wayan Eka Mariarta (Ketua PN Depok) dan Bambang Setyawan (Wakil Ketua PN Depok).

• Maret: Gelombang OTT melibas tiga kepala daerah sekaligus: Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan), Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong), dan Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap).

• April – Juni: Penangkapan Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung) pada April, disusul penindakan Juni yang menjerat Edison (Bupati Muara Enim), oknum ASN BPK, hingga perwira/pejabat kementerian dan penyerahan diri Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi).

• Juli: Sebelum OTT Pemalang, KPK telah lebih dulu mencokok Syah Afandin (Bupati Langkat), Etik Suryani (Bupati Sukoharjo), dan Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat).

Rentetan OTT sepanjang 2026 ini membuktikan bahwa praktik korupsi tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan ekosistem yang terstruktur: kepala daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), oknum pemeriksa keuangan, hingga rekanan swasta/kontraktor.

Lingkaran Setan Korupsi Pilkada

Akar masalah dari maraknya jual-beli jabatan dan permainan proyek tidak pernah lepas dari biaya politik mahal (high-cost politics) dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung.

Untuk memenangkan kursi bupati, walikota, atau gubernur, seorang calon membutuhkan dana taktis yang jumlahnya kerap puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Angka ini amat tidak rasional jika dibandingkan dengan total penghasilan resmi seorang kepala daerah selama lima tahun menjabat.

Akibatnya, jabatan politik tidak lagi dipandang sebagai mandat pengabdian, melainkan investasi bisnis yang harus menghasilkan imbal hasil (return on investment). Saat resmi dilantik, skala prioritas kepala daerah bergeser:

1. Mengembalikan Modal Campaign: Lewat pemotongan (fee) proyek-proyek DAK dan APBD yang diserahkan kepada kontraktor tim sukses.

2. Pengumpulan “Lumbung Logistik” Baru: Lewat lelang jabatan birokrasi, di mana ASN yang ingin menduduki posisi strategis harus “membeli” kursi tersebut.

Dampak dari dua modus kejahatan ini sangat destruktif terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ketika sebuah proyek infrastruktur—seperti jalan, jembatan, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)—dipotong fee 10 hingga 20 persen di awal untuk sang kepala daerah, maka kontraktor terpaksa memangkas spesifikasi teknis di lapangan. Hasilnya? Jalan baru dibangun langsung rusak, fasilitas air bersih mangkrak dan tak mengalir, serta bangunan publik rentan roboh. Rakyat yang membayar pajak justru disajikan infrastruktur asal jadi.

Prinsip the right man on the right place runtuh seketika saat jabatan Dinas/Badan diperjualbelikan. Pejabat yang dilantik bukan lagi mereka yang kompeten atau berintegritas, melainkan siapa yang sanggup membayar paling mahal. Birokrasi akhirnya diisi oleh para “pemburu rente” yang sibuk mencari cara memeras masyarakat atau memotong anggaran demi mengembalikan “modal beli kursi” mereka kepada sang bupati.

Saatnya Memutus Impunitas

Langkah penindakan oleh penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memang patut diapresiasi, namun penindakan semata tidak pernah cukup. Menangkap belasan bupati dalam hitungan bulan tanpa membenahi akar masalahnya hanya akan menjadikan OTT sebagai tontonan musiman tanpa efek jera yang permanen.

Untuk memutus lingkaran setan ini, tiga langkah radikal harus segera diambil:

• Reformasi Pembiayaan Politik: Harus ada evaluasi mendasar terhadap sistem Pilkada dan transparansi dana kampanye. Batasi pengeluaran kampanye dan audit dana parpol secara independen dan transparan.

• Digitalisasi Sistem Lelang Jabatan & Pengadaan: Transparansi penuh dalam Sistem Seleksi Terbuka (JPT) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan mengintegrasikan sistem pengawasan elektronik yang dapat diakses publik.

• Pemiskinan dan Sanksi Politik: Hukuman pidana bagi kepala daerah korup tidak boleh sebatas kurungan penjara singkat. Penerapan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk penyitaan aset serta pencabutan hak politik seumur hidup harus diterapkan secara konsisten.

Korupsi proyek dan jual-beli jabatan bukan sekadar tindak pidana administrasi, melainkan kejahatan kemanusiaan yang mencuri hak masyarakat atas kesejahteraan dan fasilitas publik yang layak.

Selama kepala daerah masih memandang jabatannya sebagai komoditas dagang, selama itu pula pembangunan daerah akan terus tersandera. Publik dan media tidak boleh lelah menjadi anjing pengawas (watchdog) yang terus menggonggong dan menuntut transparansi demi masa depan daerah yang bersih dan bermartabat.***