
Bandarlampung, sinarlampung.co – Selasa pagi (28/7/2026), dinamika tak biasa mewarnai Gedung DPRD Provinsi Lampung. Belasan pejabat teras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara bersama-sama mendatangi ruang kerja Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Rombongan pejabat eselon II tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan. Kehadiran jajaran birokrat senior ini mengundang sorotan publik karena dilakukan di tengah agenda krusial daerah dan terkesan tertutup.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan Pemprov Lampung yang hadir terdiri dari jajaran pembuat kebijakan utama dan pengelola keuangan daerah. Mereka dipimpin Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan. Lalu ada Inspektur Bayana, Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Muhammad Firsada, serta Asisten Bidang Ekubang Mulyadi Irsan.
Tanpak hadir Pengelola Keuangan & Perencanaan: Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala Bapenda Saipul, dan Kepala BPKAD Mirza Irawan DA. Disusul Biro Hukum & Tata Kelola: Karo Hukum Yudhi Alfadri, Karo Organisasi Marzuki Sayuti, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, serta Karo PBJ dan Karo Administrasi Pembangunan.
Dalam Agenda Harian Gubernur Lampung, pertemuan tersebut hanya tercantum secara umum sebagai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsultasi. Namun, materi yang dibahas terkesan dirahasiakan dari publik.
“Belum bisa disampaikan sekarang. Nanti setelah pertemuan dengan Ketua Dewan aja ya,” ujar salah seorang pejabat Pemprov Lampung saat dikonfirmasi via telepon, Selasa pagi 28 Juli 2026.
Meskipun terkesan tertutup pada awalnya, informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa usai tatap muka di ruang Ketua DPRD, rombongan pejabat tersebut bergerak menuju Ruang Rapat Komisi. Pertemuan lanjutan itu menggelar agenda strategis yaitu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Langkah “sowan” secara masif ini memicu tanyangan kritis mengenai dinamika komunikasi politik anggaran antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam memuluskan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela terpantau tidak hadir mendampingi jajaran birokratnya di Gedung DPRD. Kedua pimpinan daerah tersebut berbagi tugas pada agenda eksternal lain:
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berkegiatan di Jakarta menghadiri Rapat Koordinasi Kemendagri bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kemendagri.
Dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela berada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung untuk membuka Festival Literasi Tahun 2026 bertema “Semangat Literasi Membangun Rakyat Lampung Maju”, didampingi Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, Kadishub Bambang Sumbogo, Kadis PP & PA Hanita, serta Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Fitri Damhuri.
Pada siang harinya, Sekdaprov Marindo Kurniawan melanjutkan agenda memimpin rapat persiapan Rakornas BAPOPSI 2026 dan PON XVIII Korpri 2027. Sementara di Balai Keratun, Staf Ahli Gubernur Lukman Pura memimpin rapat kolaborasi event Festival Krakatau XXXV bersama jajaran kepala dinas terkait. (Red)