Tuntut Audit Makan Bergizi Gratis dan Utang Rp1 T, Massa Demo di DPRD Lampung
Juniardi
Bandarlampung, sinarlampung.co- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis 25 Juni 2026. Massa mendesak audit investigatif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, hingga evaluasi pinjaman daerah senilai Rp1 triliun.
Koordinator Aksi Alam Baka, Noviyanto, menyatakan bahwa pelaksanaan Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran negara yang digelontorkan. Pihaknya menyoroti sejumlah isu, mulai dari kualitas makanan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga indikasi monopoli usaha.
“Program ini menggunakan anggaran negara yang besar sehingga pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai muncul dugaan-dugaan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Noviyanto dalam orasinya.
Selain mendesak dilakukan audit investigatif independen, massa meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk indikasi praktik jual beli titik lokasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Tidak hanya menyoroti program MBG, dalam pernyataan sikapnya massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp105,4 miliar agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
Massa juga meminta dilakukannya evaluasi terbuka terkait pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui manfaat, risiko fiskal, serta dampak utang tersebut terhadap APBD Lampung di masa mendatang.
Secara keseluruhan, Aliansi Alam Baka menyampaikan delapan tuntutan utama kepada DPRD Provinsi Lampung untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (Red)
