Lima Bulan Mandek, BPJS Kesehatan Didesak Buka Hasil Investigasi Skandal Klaim Fiktif RS MMH Bandarjaya

Lampung Tengah, sinarlampung.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak untuk segera mengumumkan secara resmi hasil investigasi atas dugaan skandal fee rujukan dan manipulasi klaim fiktif di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada (RS MMH) Bandarjaya, Lampung Tengah.

Desakan tersebut dilontarkan oleh pihak pelapor yang menilai penanganan kasus ini berjalan jalan di tempat. Laporan resmi yang dilayangkan sejak 28 November 2025 lalu, hingga kini belum menunjukkan titik terang yang konkret.

“Saya sudah menunggu lima bulan terkait laporan yang telah diberikan, dan itu semua berdasarkan fakta yang bisa kita buktikan. Jadi tidak main-main! Saya berharap tim BPJS segera memberikan hasil dari laporan tersebut, karena ini menyangkut kerugian negara dan berdampak pada objektivitas pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pelapor mengancam, jika BPJS Kesehatan terkesan mengulur waktu dan tidak memberikan tindak lanjut yang jelas, pihaknya akan membawa bundel barang bukti tersebut untuk dilaporkan secara resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH).

BPJS Cabang Metro Sebut Proses Berstatus Rahasia

Menanggapi tudingan mandeknya penanganan laporan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, dr. Bellza Riski Ananta, meminta pihak pelapor untuk menahan diri dan bersabar. Menurutnya, proses audit memerlukan waktu yang panjang karena menyangkut penarikan data rekam medik dan keuangan dari beberapa tahun ke belakang.

“Mohon bersabar ya, ini kan sedang kami proses. Sebelum hasilnya firm (pasti), tentunya terlalu dini bila kami publikasikan sekarang. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” ujar dr. Bellza melalui pesan tertulis WhatsApp.

Bellza mengklaim, sejak awal menerima laporan, pihaknya langsung bergerak melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Lampung Tengah serta mengumpulkan seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang ada di wilayah tersebut.

“Dari situ ada proses-proses lanjutan dan sifatnya rahasia (confidential). Kami juga menarik data dari beberapa tahun yang lalu, maka prosesnya tidak bisa sebentar. Terima kasih atas pengertiannya,” tambah Bellza.

Dinkes dan Kepala Puskesmas Kompak Bantah Klaim BPJS

Kendati Kepala BPJS Cabang Metro mengklaim telah mengumpulkan faskes untuk menindaklanjuti laporan, hal berbeda justru diungkapkan oleh para pejabat di daerah. Narasi investigasi pihak BPJS terkesan dipatahkan oleh kesaksian dari bawah.

Salah satu Kepala Puskesmas di Lampung Tengah membenarkan adanya pemanggilan dan pengumpulan para Kepala Puskesmas oleh BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu. Namun, ia menegaskan agenda pertemuan tersebut sama sekali tidak menyentuh substansi dugaan fee rujukan maupun klaim fiktif RS MMH.

“Pernah dipanggil dan dikumpulkan bersama Kapuskes lainnya. Tapi bukan soal fee rujukan atau klaim BPJS fiktif. Kegiatan itu murni hanya sosialisasi cakupan kerja sama dan nilai kepatuhan untuk mencapai target faskes,” bongkar Kepala Puskesmas tersebut saat dikonfirmasi via telepon.

Senada dengan hal itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah, dr. Josi Harnos, mengaku belum mengetahui persis mengenai adanya tindak lanjut atau progres audit investigasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

“Kala untuk kami, ranah tersebut sudah kami kembalikan secara langsung ke BPJS Kesehatan. Hak dan kewajiban audit itu ada di mereka selaku penyelenggara JKN dan tidak ada kaitan langsung dengan dinas. Sejauh ini kami belum dilibatkan, tetapi jika nanti dibutuhkan, Dinas Kesehatan tentu siap membantu,” pungkas dr. Josi Harnos. (Red)