Sebut Daerah Stagnan, Mahasiswa Pringsewu Soroti Plesiran Pemda dan Dugaan “Dapur” MBG Oknum DPRD

Pringsewu, sinarlampung.co – Aliansi mahasiswa gabungan melancarkan kritik hantaman keras terhadap kinerja eksekutif dan legislatif Kabupaten Pringsewu. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pringsewu pada Jumat (22/5/2026) siang, massa menuding tata kelola pemerintahan daerah saat ini stagnan dan jauh dari keberpihakan pada rakyat.

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa mahasiswa mencoba merangsek masuk ke halaman Kantor Bupati untuk menuntut transparansi. Langkah tersebut langsung dihadang oleh barikade ketat aparat gabungan dari Polres Pringsewu dan Satpol PP.

Dalam orasi politiknya, mahasiswa membongkar dua isu krusial yang dinilai mencederai kepercayaan publik. Pertama, mahasiswa menyoroti hobi “plesiran” atau kunjungan dinas luar daerah yang gencar dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Agenda birokrasi tersebut dinilai hanya menghamburkan anggaran daerah tanpa menghasilkan terobosan konkret bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat setempat.

Kedua, kritik tak kalah pedas dihujamkan kepada pihak legislatif. Mahasiswa menyuarakan dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang ditengarai “ikut bermain” dalam proyek pengurusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Keterlibatan oknum dewan dalam teknis program MBG ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan (check and balances) secara independen jika oknum di dalamnya justru diduga ikut menjadi bagian dari perputaran bisnis program yang seharusnya mereka awasi?” teriak salah satu orator aksi, Abdul Azis, di atas mobil komando.

Abdul Azis menegaskan, gerakan turun ke jalan ini murni lahir dari keresahan kolektif mahasiswa melihat lambatnya progres kemajuan di Kabupaten Pringsewu. “Mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika fungsi kontrol dikebiri dan kepentingan masyarakat diabaikan demi syahwat birokrasi,” serunya lantang.

Ironisnya, alih-alih membuka ruang dialog secara demokratis, hingga massa membubarkan diri tidak ada satu pun representasi dari Pemkab Pringsewu maupun anggota DPRD yang sudi keluar menemui mahasiswa. Sikap “bungkam” dan terkesan menghindari demonstran ini dinilai semakin mempertegas ego sektoral pejabat daerah terhadap kritik publik.

Kecewa karena aspirasinya diadopsi oleh dinding kosong, massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Kendati demikian, sebelum meninggalkan lokasi, korlap aksi menyerukan kepada seluruh elemen gerakan untuk memindahkan perlawanan ke ruang digital dengan menyebarluaskan tuntutan ini secara masif di media sosial demi menggalang tekanan publik yang lebih luas. (Red)