Dua Hari Berturut-turut DPRD Pringsewu Didemo, Sorotan Anggaran hingga Tata Kelola Daerah Menguat

Pringsewu, sinarlampung.co – Gelombang aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Pringsewu terjadi dua hari berturut-turut. Setelah sebelumnya massa dari LSM Triga Nusantara menggelar aksi pada Kamis, 21 Mei 2026,

giliran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu turun ke jalan Dan berorasi di kantor DPRD pada Jumat, 22 Mei 2026. Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena mengangkat berbagai persoalan yang dinilai menyangkut transparansi penggunaan anggaran negara, evaluasi program kerja, hingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pringsewu. Dalam aksi sebelumnya, LSM Triga Nusantara menyoroti penggunaan anggaran makan minum serta perjalanan dinas di lingkungan DPRD Pringsewu.

Massa meminta adanya keterbukaan kepada masyarakat terkait penggunaan APBD yang dinilai harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan. Sementara itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu dalam aksinya membawa sejumlah tuntutan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah serta DPRD. Beberapa poin yang disampaikan mahasiswa di antaranya: Permasalahan program kerja yang telah terlaksana beserta hasil kunjungan kerja.

Permasalahan keterbukaan penggunaan anggaran negara. Persoalan program MBG yang disebut dikelola oleh DPRD. Keterbukaan informasi publik. Permasalahan banjir di Pringsewu yang hingga kini dinilai belum terselesaikan secara maksimal. Persoalan tata kelola ruang di wilayah Pringsewu. Mahasiswa menilai, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Mereka juga meminta adanya evaluasi nyata terhadap program-program yang telah berjalan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Pringsewu turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa meminta pemerintah daerah lebih serius melakukan penataan drainase, pengawasan tata ruang, serta pengendalian pembangunan yang dinilai berpotensi memperparah kondisi lingkungan.

Aksi dua hari berturut-turut ini menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja legislatif dan tata kelola pemerintahan daerah. Massa aksi berharap DPRD Kabupaten Pringsewu tidak menutup diri terhadap kritik serta segera memberikan penjelasan terbuka atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa.

Hingga berita ini diterbitkan DPRD belum memberikan tanggapan bahkan tak satupun Anggota dewan perwakilan rakyat Yang menemui pendemo. (*)