Giri Akbar Minta Publik Tak Salah Paham Soal Pernyataan Prabowo: “Jangan Dipotong Sepotong-sepotong

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, meminta publik tidak salah memahami pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait warga desa tidak menggunakan dolar AS. Menurutnya, pernyataan tersebut harus dipahami secara utuh dalam konteks pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan dan penguatan desa.

Hal itu disampaikan Giri saat podcast bersama IJP Lampung, Selasa (19/5/2025), menanggapi potongan video pidato Presiden Prabowo yang ramai diperbincangkan di media sosial usai peluncuran program KDMP.

Menurut Giri, video yang beredar hanya bagian kecil dari pidato Presiden yang berdurasi hampir satu jam dan membahas kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi mikro maupun makro.

“Statement itu jangan dipotong sepotong-sepotong. Dalam sambutannya Presiden bicara panjang soal ekonomi Indonesia, baik mikro maupun makro. Presiden memahami kondisi ekonomi nasional dan bagaimana arah pembangunan ekonomi ke depan,” kata Giri.

Ia menilai Presiden Prabowo memiliki pemahaman kuat terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk berbagai konsep ekonomi yang telah dituangkan secara ilmiah dalam sejumlah kajian dan buku.

Giri mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun optimisme masyarakat desa melalui berbagai program strategis nasional, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan KDMP sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi desa.

Menurut dia, pesan Presiden agar masyarakat desa tidak terlalu terpengaruh isu-isu di media sosial, termasuk soal pelemahan rupiah terhadap dolar AS, merupakan upaya menjaga optimisme masyarakat di tingkat akar rumput.

“Presiden sedang membangun ekosistem di desa. Mulai dari MBG sampai KDMP. Pesannya sederhana, masyarakat desa harus optimistis dan jangan terganggu oleh narasi di media sosial seolah-olah keadaan ekonomi kita buruk,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa, Giri mengungkapkan pihaknya telah tiga kali turun ke sejumlah wilayah di Lampung untuk memantau kondisi di lapangan. Hasilnya, distribusi pupuk dinilai jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

“Kami turun langsung ke desa. Sekarang pupuk sudah ditekan harganya dan stok tersedia. Dulu mahal dan barangnya juga sulit dicari,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, optimisme masyarakat dinilai perlu terus dipelihara di tengah berbagai tantangan global.

Di sisi lain, Giri mengakui terdapat sejumlah pandangan objektif yang menilai kondisi ekonomi saat ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurutnya pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan Bank Indonesia yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di daerah. Menurutnya, Lampung mencatat inflasi terendah sebesar 1,89 persen serta surplus protein hewani dan nabati.

“Lampung mencatat inflasi terendah sebesar 1,89 persen. Selain itu Lampung juga surplus protein hewani maupun nabati. Ini menunjukkan kondisi daerah kita cukup baik,” ujarnya.

Giri menambahkan, program MBG turut memberikan dampak pemerataan fiskal karena anggarannya dibagi secara merata ke seluruh daerah dan menjadi stimulus bagi sektor ekonomi lainnya.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung melonjak tinggi dalam waktu singkat karena pemerintah juga mengejar aspek pemerataan.

“Ekonomi itu bisa dibuat merata, tapi tidak bisa langsung tinggi sekaligus. Sekarang pemerintah sedang mencoba menjalankan keduanya,” katanya.

Meski demikian, ia menilai daya beli masyarakat masih menunjukkan tren positif, yang terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat.

Giri juga mendorong sektor perbankan agar memperbesar dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait stabilitas rupiah, ia menegaskan kewenangan menjaga nilai tukar berada di tangan Bank Indonesia, bukan pemerintah daerah.

“Kita di daerah tentu tidak melakukan intervensi terhadap dolar dan rupiah. Tugas itu ada di BI. Pemerintah daerah fokus mendukung program nasional dan mengisi sektor-sektor yang bisa dikerjakan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Giri menyebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat bermitra dengan KDMP dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, penguatan sektor industri juga menjadi faktor penting untuk mendorong kemajuan daerah. Karena itu, DPRD Lampung ikut mendorong pengembangan kawasan industri agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin pada pertengahan RPJMD tahun 2027 nanti sudah ada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam mendukung rantai pasok Program MBG.

“Program pusat sebenarnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana implementasinya di daerah. MBG ini konsepnya bagus, tinggal pelaksanaan di lapangan harus benar-benar dijalankan optimal,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Giri mengimbau masyarakat Lampung tetap optimistis terhadap arah pembangunan nasional dan aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

“Kita harus yakin bahwa Indonesia sedang on the track. Proses pembangunan berjalan lebih baik. Kalau bukan kita yang optimistis terhadap bangsa ini, lalu siapa lagi,” katanya. (*)