Revolusi Pendidikan dari Pesisir hingga Pegunungan Lampung
Juniardi
BANDAR LAMPUNG, sinarlampung.co – Sepertinya tak ada lagi bunyi langkah ragu anak-anak nelayan di pesisir Barat atau kecemasan petani di lereng pegunungan Lampung saat fajar menyingsing. Jika dua tahun lalu tembok biaya dan jarak memaksa ribuan remaja menanggalkan seragamnya, kini wajah pendidikan di ujung selatan Pulau Sumatera itu berubah total. Sebuah revolusi sunyi tengah berlangsung, mengubah ruang-ruang kelas yang dulu sepi kini kembali penuh sesak oleh harapan.
Hanya dalam kurun waktu dua tahun, potret pendidikan di Lampung mengalami transformasi radikal. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Lampung pernah menghadapi tantangan pelik: Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun hanya menyentuh 72,35 persen. Artinya, hampir 28 dari 100 anak di usia produktif tersebut terpaksa meninggalkan bangku sekolah.
Kesenjangan akses di wilayah pesisir dan pegunungan seperti Lampung Barat dan Way Kanan menjadi pemicu utama. Selain medan geografis yang mengharuskan siswa menyeberangi sungai, beban pungutan komite sekolah menjadi momok bagi keluarga dengan penghasilan tidak menentu.
2025: Titik Balik Sekolah Gratis Total
Perubahan nyata mulai terasa pada tahun ajaran 2025/2026. Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan kebijakan strategis dengan menghapus seluruh pungutan biaya—termasuk uang komite dan biaya operasional—di 352 SMA, SMK, dan SLB negeri.
Kebijakan ini mengover sekitar 203.000 siswa melalui pembiayaan penuh APBD. Tidak sekadar membebaskan SPP, pemerintah juga menanggung kebutuhan buku paket, seragam, hingga perlengkapan belajar. Aturan ditegakkan secara rigid: dilarang ada pungutan dalam bentuk apa pun sejak masa pendaftaran hingga siswa lulus.
Pemerintah menyadari bahwa biaya bukan satu-satunya penghalang. Oleh karena itu, pembangunan 1.200 gedung sekolah baru dibarengi dengan penyediaan transportasi gratis berupa bus sekolah dan perahu penyeberangan di wilayah perairan.
Inovasi paling mencolok adalah hadirnya Sekolah Cangkok dan SMA Terbuka di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Program ini memberikan fleksibilitas bagi anak-anak yang harus bekerja membantu orang tua agar tetap bisa mengenyam pendidikan formal tanpa harus berpindah tempat tinggal.
Hasilnya tercatat dalam laporan kinerja Disdikbud Lampung tahun 2025 dengan angka yang mencengangkan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA: Melonjak ke 91,2 persen. Angka Putus Sekolah: Terjun bebas dari 20,73 persen menjadi hanya 3,8 persen. Partisipasi anak berkebutuhan khusus naik drastis dari 18,62 persen menjadi 51,52 persen, seiring dibangunnya fasilitas ramah disabilitas hingga tingkat kecamatan.
Di Lampung Tengah, keberhasilan ini nampak pada salah satu sekolah kecamatan yang jumlah siswanya meroket dari 210 menjadi 487 orang hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Dampak kebijakan ini tak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat. Dengan hilangnya beban finansial, partisipasi orang tua dalam pertemuan sekolah kini mencapai 98 persen.
Masyarakat kini bahu-membahu menjaga fasilitas sekolah karena merasa pendidikan telah menjadi milik semua orang. Lampung kini tengah membuktikan bahwa ketika akses dibuka seluas-luasnya dan beban biaya ditiadakan, pendidikan bukan lagi tentang siapa yang mampu, melainkan tentang siapa yang mau berjuang demi masa depan. (Red)
