
Jakarta, sinarlampung.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah diguncang prahara internal setelah Menteri Keuangan Purbaya mengakui adanya kebocoran sistem penganggaran negara. Buntut dari peristiwa ini, dua pejabat teras Kemenkeu, yakni Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Dirjen Anggaran Luky Alfirman, resmi dicopot dari jabatannya.
Pencopotan Luky Alfirman diduga kuat berkaitan dengan lolosnya anggaran pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya diklaim telah ditolak oleh pimpinan kementerian.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut bisa tetap berjalan akibat adanya loophole atau celah keamanan pada perangkat lunak sistem penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
“Usulan pengadaan motor listrik itu sebenarnya sudah ditolak. Namun, ada celah keamanan di sistem perangkat lunak DJA yang membuat anggaran tersebut tetap lolos. Saat ini sistem sedang diperbaiki total agar insiden ini tidak terulang,” ungkap Purbaya.
Meski Menkeu menyebut ada kesalahan sistem, data di lapangan menunjukkan proses pengadaan telah mencapai tahap eksekusi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa sebanyak 21.801 unit motor listrik telah diadakan untuk mendukung operasional program MBG tahun anggaran 2025.
Kasus ini memicu reaksi keras dari publik dan pengamat kebijakan fiskal. Muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem filtrasi anggaran di DJA yang selama ini menjadi “benteng” pengelolaan APBN.
Lemahnya koordinasi internal menjadi sorotan utama, mengingat terdapat diskoneksi antara keputusan manajerial menteri dengan eksekusi sistemik di bawahnya. Publik kini mendesak adanya audit menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi Kemenkeu guna memastikan tidak ada anggaran siluman lain yang lolos melalui celah serupa. (Red)