Usut Dugaan Korupsi Irigasi, Kejari Metro Geledah Kantor DKP3 Selama 10 Jam
Juniardi
Kota Metro, sinarlampung.co – Tim Satuan Tugas Khusus Pidana Khusus (Satgassus Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro melakukan penggeledahan maraton di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro. Tindakan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT) Tahun Anggaran 2023.
Penggeledahan yang berlangsung pada Senin 4 Mei 2026 tersebut dimulai pukul 10.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 20.00 WIB. Selain kantor dinas utama, jaksa juga menyisir tiga lokasi lainnya, yakni UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah Metro Selatan dan Metro Utara.
Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Dr. Neneng Rahmadini, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial dari empat lokasi tersebut.
“Kami mengamankan 99 dokumen serta dua unit barang elektronik. Seluruh item ini akan digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat dasar penetapan tersangka serta menghitung total kerugian negara,” jelas Neneng dalam konferensi pers di Aula Kejari Metro, Kamis 7 Mei 2026.
Neneng menegaskan bahwa kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan umum. Meskipun bukti-bukti mulai mengerucut, pihak kejaksaan belum menetapkan nama tersangka secara resmi.
Hingga saat ini, Korps Adhyaksa telah memanggil dan memeriksa 34 saksi. Para saksi tersebut berasal dari internal dinas terkait hingga pihak penerima manfaat proyek irigasi.
“Naiknya status ke penyidikan menandakan adanya indikasi kuat penyelewengan anggaran. Namun, untuk modus operandi secara detail, akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya agar tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan,” tambahnya.
Kejari Metro kini tengah berkoordinasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara.
Penetapan tersangka dijanjikan akan segera dilakukan begitu hasil audit resmi dari BPKP keluar. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat pentingnya infrastruktur irigasi bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah Kota Metro. (Red)
