Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026: Dewan Pers Tekankan Jurnalisme Berkualitas sebagai Penjernih Informasi

Jakarta, sinarlampung.co – Peringatan World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Sedunia) 2026 menjadi momentum krusial bagi insan pers nasional untuk memperkuat perannya dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas adalah fondasi utama masyarakat cerdas di tengah kepungan disinformasi global.

Dalam peringatan yang digelar pada Minggu (3/5/2026), Komaruddin menyatakan bahwa fungsi pers saat ini telah bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi “penjernih” (clearing house) di tengah derasnya arus hoaks.

“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan. Pers harus menjadi panduan di tengah kebisingan informasi,” ujar Komaruddin.

Sejalan dengan visi tersebut, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) turut meramaikan peringatan dengan menggelar rangkaian kegiatan bertajuk “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”

Acara yang dipusatkan di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, berlangsung semarak mulai pukul 06.30 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, serta pelaku industri media.

Acara simbolis diawali dengan penekanan sirine peringatan yang dilanjutkan dengan fun walk bersama masyarakat. FOPI menekankan bahwa di era digital ini, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pelaku media sangat krusial demi menjaga keberlanjutan ekonomi industri media nasional.

Dorong Regulasi ‘No Tax for Knowledge’

Selain penguatan konten, Dewan Pers juga menyoroti aspek proteksi dan kesejahteraan industri media. Komaruddin mendorong percepatan regulasi yang melindungi hak cipta jurnalistik (Publisher Rights) untuk memastikan karya pers tidak dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil.

Salah satu gagasan progresif yang dilemparkan adalah konsep “No Tax for Knowledge”. Gagasan ini bertujuan memberikan insentif atau pembebasan pajak bagi sektor-sektor yang memproduksi pengetahuan dan informasi publik guna mendukung kecerdasan bangsa.

“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Komaruddin.

Peringatan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi langkah nyata dalam memperkuat posisi pers sebagai garda terdepan demokrasi Indonesia. (Red)