Ketegangan di FGD Banjir: Wali Kota Eva Dwiana ‘Meledak’, Tunjuk Kepala BBWS Elroy Koyari

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Diskusi ilmiah mengenai penanganan banjir di Kota Bandar Lampung berubah menjadi ajang konfrontasi panas. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, tak mampu membendung emosinya terhadap Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung, Elroy Koyari, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Aula Rektorat IIB Darmajaya, Selasa 28 April 2026.

Eva Dwiana Tegaskan Penanganan Banjir Bandar Lampung Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Ketegangan memuncak saat Eva Dwiana berdiri dan berulang kali menunjuk ke arah Elroy Koyari yang duduk tepat di sampingnya. Sambil meluapkan kemarahan, Eva menyebut pihak BBWS telah memberikan informasi yang tidak benar atau “bohong” terkait penanganan luapan sungai yang merendam kota.

“Bohong, banyak bohongnya! Saya tidak bisa dibohongi seperti itu,” tandas Eva dengan nada tinggi di hadapan para akademisi dan peserta diskusi.

Eva mengklaim bahwa jajaran Pemerintah Kota dan Satgas telah bekerja keras hingga subuh setiap kali hujan turun. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kemendagri mengenai ketidaksinkronan data dan komitmen BBWS dalam menangani sungai-sungai yang melintasi Bandar Lampung.

Respon Kepala BBWS: Tenang dan Tersenyum

Berseberangan dengan emosi Wali Kota yang meluap-luap, Kepala BBWS Mesuji-Sekampung Elroy Koyari justru menanggapi aksi tersebut dengan tenang. Ia tampak tetap duduk tegak, tersenyum, bahkan sempat memberikan tepuk tangan saat suasana memanas.

Moderator diskusi, Yuwendra Azdiansyah, sempat berulang kali mencoba meredam suasana. “Sabar Bu, sabar,” ujar Yuwendra mengingatkan bahwa forum tersebut adalah diskusi ilmiah berbasis data.

Sebelum ketegangan memuncak, Elroy Koyari sempat memaparkan analisis teknis mengenai perubahan pola banjir di Bandar Lampung. Menurutnya, pada Maret 2026 tercatat 44 titik banjir, namun polanya terus bergeser akibat kondisi lingkungan dan curah hujan yang fluktuatif.

Elroy menekankan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dalam satu Daerah Aliran Sungai (DAS). “Permasalahan utama adalah curah hujan tinggi, tanggul jebol, serta penyempitan badan sungai, jembatan, dan gorong-gorong,” jelas Elroy.

Ia menambahkan bahwa diperlukan masterplan dari hulu ke hilir karena sedimentasi tinggi memerlukan normalisasi yang memakan biaya besar.

FGD yang melibatkan kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Usaha, Masyarakat, dan Media) ini diinisiasi oleh empat perguruan tinggi besar: IIB Darmajaya, ITERA, Unila, dan UBL.

Meski diwarnai ketegangan, forum ini menargetkan penyerahan dokumen Roadmap Penanganan Banjir kepada Pemkot Bandar Lampung dan DPRD sebagai instrumen legal untuk mempercepat mitigasi banjir yang terintegrasi dan berbasis teknologi. (Red)