Polemik Izin Viper Cafe Memanas: Manajemen Klaim Patuh, KNPI Ancam Turun ke Jalan

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Manajemen Viper Cafe, Bar & Resto akhirnya memecah kesunyian di tengah pusaran polemik perizinan yang kian memanas. Namun, pernyataan resmi dari pihak pengelola justru dinilai belum mampu mengurai kabut ketidakpastian terkait legalitas usaha tersebut.

Proyek Hiburan Malam ‘Viper’ di Bandar Lampung Diduga Tak Kantongi Izin Bangunan

Viper Cafe & Resto Disorot soal Izin, KNPI Desak Wali Kota Tutup Permanen

Manajer Viper Cafe, Coki, membantah tudingan bahwa pihaknya telah melangkahi regulasi. Ia menegaskan bahwa operasional tempat hiburan tersebut sengaja belum dimulai karena menghormati proses administrasi yang sedang berlangsung.

“Tidak benar kami menabrak perizinan. Kami belum beroperasi justru karena masih menunggu izin lengkap,” ujar Coki, Jumat 17 April 2026.

Sayangnya, klaim kepatuhan tersebut tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi. Saat diminta menunjukkan dokumen legalitas sebagai bentuk pembuktian kepada publik, manajemen memilih untuk menutup rapat berkas tersebut. “Untuk memperlihatkan berkas, itu bukan kewenangan saya,” tukas Coki singkat.

Sikap tertutup ini justru memantik kecurigaan baru. Tanpa adanya bukti konkret yang bisa diverifikasi, pernyataan manajemen dianggap hanya sebagai narasi sepihak yang sulit dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Ancaman Aksi Massa

Di sisi lain, tekanan dari elemen pemuda mulai menguat. Ketua KNPI Bandar Lampung, Erlan Heryanto, melontarkan peringatan keras bagi para investor yang mencoba mengabaikan aturan main di Kota Tapis Berseri.

“Kalau nekat beroperasi tanpa izin lengkap, kami akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal investasi, ini soal ketaatan hukum yang tidak bisa ditawar,” tegas Erlan.

Erlan juga mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menunjukkan taringnya. Publik menuntut ketegasan nyata, bukan sekadar retorika ramah investasi yang berpotensi mencederai wibawa pemerintah daerah jika terjadi pembiaran.

Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota dan manajemen Viper Cafe. Apakah transparansi akan dikedepankan, ataukah polemik ini akan berujung pada eskalasi massa di jalanan? Pemerintah daerah kini benar-benar diuji untuk berdiri tegak di atas aturan atau membiarkan zona abu-abu ini kian melebar. (Red)