Skandal Rekrutmen Honorer Tanggamus Terkuak: Nama Kabag Umum Diduga Dicatut Oknum ‘HF’
Juniardi
Tanggamus, sinarlampung.co – Praktik kotor dalam perekrutan tenaga honorer dan outsourcing di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tanggamus mulai terkuak. Isu ini memicu sorotan tajam setelah muncul dugaan adanya pencatutan nama pejabat demi memuluskan masuknya tenaga kerja titipan.
Informasi yang dihimpun dari sumber internal mengungkapkan bahwa proses rekrutmen tersebut tidak sepenuhnya berjalan melalui mekanisme resmi. Nama Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Tanggamus disebut-sebut terseret dalam pusaran isu ini, namun fakta di lapangan mengarah pada dugaan yang berbeda.
Kabag Umum diduga hanya dijadikan “tameng” atau tameng kebijakan untuk menutupi peran pihak lain yang memiliki kendali lebih dominan dalam proses tersebut.
Oknum Berinisial HF Diduga Jadi Aktor Utama
Sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, terdapat oknum berinisial HF yang diduga kuat menjadi aktor di balik layar dalam memasukkan tenaga outsourcing.
“Ada oknum berinisial HF yang diduga kuat menjadi pengatur masuknya tenaga outsourcing. Namun yang dijual ke publik justru nama Kabag Umum,” ungkap sumber tersebut, Kamis 16 April 2026.
Praktik ini dinilai bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, melainkan indikasi pola lama yang terus berulang, yakni perekrutan berbasis kedekatan (nepotisme) alih-alih kompetensi. Hal ini dianggap merusak reputasi pejabat yang namanya dicatut tanpa keterlibatan langsung.
“Seolah-olah itu kebijakan Kabag Umum, padahal kuat dugaan beliau tidak mengetahui atau tidak dilibatkan secara penuh dalam proses itu,” lanjutnya.
Munculnya nama oknum HF memperkuat dugaan adanya “permainan kekuasaan” di balik layar. Praktik mencatut nama pejabat tinggi dinilai sengaja dilakukan guna memperlancar dan melegalkan masuknya tenaga titipan tanpa hambatan birokrasi.
Jika terbukti benar, skandal ini tidak hanya mencederai integritas Setdakab Tanggamus, tetapi juga menutup kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin mengabdi melalui jalur resmi yang adil dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan resmi terkait kegaduhan tersebut. Klarifikasi dari pihak-pihak yang namanya disebutkan juga masih terus diupayakan.
Publik kini menanti langkah tegas dari pimpinan daerah untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Transparansi rekrutmen menjadi tuntutan utama guna memastikan sistem birokrasi bersih dari praktik “titipan” yang merugikan daerah. (Red)
